Rini Syarifah Mantan Bupati Blitar Tak Hadiri Sertijab Bupati Blitar 2025

TRIBUNMATARAMAN.COM I BLITAR - DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Blitar, Selasa (4/3/2025).

Acara sertijab dihadiri Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, yang mewakili Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Dalam acara sertijab, Bupati Blitar periode lama, Rini Syarifah atau Mak Rini tidak hadir dan untuk sertijab bupati lama ke bupati baru diwakilkan oleh Sekda Kabupaten Blitar, Izul Marom.

Sedangkan Bupati Blitar yang baru, Rijanto, hadir sendiri tanpa didampingi Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah.

Rijanto mengatakan, Wabup Blitar, Beky Herdihansah tidak ikut hadir di acara sertijab karena ada acara Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Surabaya.

"Mas Wabup (Beky) tidak hadir karena ada acara di Kejaksaan Tinggi," kata Rijanto usai mengikuti sertijab di gedung DPRD Kabupaten Blitar.

Rijanto menuturkan pasangan Rijanto-Beky segera bergerak cepat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Rijanto-Beky berusaha mewujudkan visi misi dan janji-janji politiknya kepada masyarakat.

"Karena kami dipilih oleh masyarakat, janji-janji politik tentunya masyarakat juga menunggu. Namun, apa yang kami lakukan mesti searah dengan program Gubernur maupun Presiden," ujarnya.

Dikatakannya, beberapa program prioritas yang harus dilakukan, antara lain, menyangkut pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan infrastruktur.

"Program pengentasan kemiskinan tentunya harus selaras dengan program provinsi dan pemerintah pusat," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi mengatakan rapat paripurna membahas penyampaian visi dan misi serta sertijab Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030 berjalan lancar.

Supriadi berharap, ke depan, bupati dan wakil bupati yang baru bisa bersinergi dengan DPRD Kabupaten Blitar.

"Antara eksekutif dan legislatif bisa menjalin kerja sama yang baik dan nantinya bisa bermanfaat untuk semua masyarakat di Kabupaten Blitar ini," katanya.

Dikatakannya, bupati dan wakil bupati yang baru memiliki tantangan besar dalam menjalankan programnya di tengah ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, baik eksekutif dan legislatif harus mengencangkan ikat pinggang demi kepentingan masyarakat.

"Program-program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan harus tetap diutamakan. Program itu juga harus berkelanjutan dengan program ketahanan pangan," ujarnya.

(samsul hadi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer