Said Abdullah Siapkan Hadiah Terbaik untuk Pemerintahan RI ke Depan

TRIBUNMATARAMAN.COM - Bersama sama dengan pemerintah, Badan Anggaran DPR RI telah semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN 2025 dalam menjawab berbagai risiko dan tantangan setahun ke depan. 

Ketua Banggar DPR RI HM Said Abdullah berharap persembahan terakhir Badan Anggaran periode 2019-2025 bersama pemerintah ini menjadi karya yang baik buat pemerintahan ke depan, rakyat, bangsa dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.

"Kita sepakat dengan Pemerintah untuk menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan diwujudkan dalam bentuk strategi kebijakan fiskal jangka pendek, difokuskan pada: (i) pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan; (ii) kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta akselerasi penurunan stunting; (iii) pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial, rumah layak huni dan terjangkau, serta Progam Desa Mandiri, lumbung pangan, dan (iv) pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau. Target jangka pendek tersebut, kita pandang sebaga fokus Pemerintah yang harus dicapai pada tahun 2025," jelasnya.

Said merasa, Banggar DPR RI sudah berada pada track yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti. Kita sudah meletakkan Kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025. Bahkan target pertumbuhan ekonomi yang kita sepakati sebesar 5,2 persen, lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, OECD. 

"Kita berharap, Pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan yang telah menghantui kita dalam satu dekade terakhir. Hal ini penting untuk diingatkan, jangan sampai kita masuk dalam jebakan yang sama dalam lima tahun kedepan. Selain itu, kita ingin memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik ke depannya," kata dia.

Begitupula target pencapaian inflasi yang terkendali pada angka 2,5 persen. Disaat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi kita sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadinya krisis.  Tetapi sekali lagi kita ingin mengingatkan, terjadinya fenomena deflasi yang sudah kita alama dalam empat bulan berturut-turut, semenjak bulan Mei 2024, dikhawatirkan hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi. 

Untuk menjaga laju inflasi tersebut agar tidak menganggu kinerja Pemerintah baru nantinya, perlu memperkuat kolaborasi kebijakan antara Pemerintah dan BI, untuk menghasilkan  bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur.

Banggar DPR RI juga ingin mengingatkan kita semua, bahwa persoalan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat kita tidak berdaya. Grafik transaksi kurs kita dalam jangka panjang cenderung melemah. Pada tahun 2025 pemerintah mengusulkan kurs Rp16.100/USD.

Pimpinan Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level Rp15.900/ USD. Pada akhirnya kita sepakati pada angka Rp16.000/USD. Kita yakin, dengan kebijakan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, dan menguatkan investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam akan lebih membuat rupiah semakin kuat.

"Kita juga perlu terus melihat dampak tingginya suku bunga SBN 10 tahun yang disepakati pada tingkat bunga sebesar 7,0 persen. Kita perlu terus mewaspadai suku bunga SBN yang tinggi akan mendistorsi pasar keuangan domestik, memberikan dampak bagi sektor riil yang pada akhirnya menjadi beban bagi perekonomian nasional. Bersyukur bank Indonesia telah menurunkan BI Rate, dari 6,25 persen menjadi 6 persen.  

Kebijakan ini menjadi sinyal positif ke depan kita bisa menurunkan tingkat bunga, termasuk SBN, sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah kedepan bisa lebih rendah.

Pihaknya akan selalu berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN, atau sebesar Rp. 724,26 triliun, sesuai amanat konstitusi. Kita percaya Pemerintahan baru nantinya, akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Anggaran pendidikan ini dapat menopang sejumlah program strategis pemerintahan baru seperti renovasi sekolah, perbaikan MCK sekolah, makelar, membangun sekolah unggulan terintegrasi sebagai bagian dari Progran Quick Win Presiden terpilih.

Persoalan buruknya kualitas gizi dan masih tingginya angka stunting harus menjadi persoalan yang harus diselesaikan segera. Jangan sampai ini menjadi dosa kita bersama, melihat kondisi balita dan anak-anak kita, hal ini terkait dengan masa depan bangsa kita. Banggar DPR RI mengapresiasi kebijakan 

Pemerintah ke depan untuk menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu program unggulannya.