Konflik PBNU dan PKB

Sebut PKB makin Melenceng, Ketua PBNU Akan Undang Cak Imin

Konflik antara PBNU dengan PKB makin panas. Hari ini, PBNU menyatakan mengambil alih PKB. Sebelumnya sudah digelar pertemuan para kiai

|
Editor: eben haezer
yusron naufal putra
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya saat ditemui di Kediaman Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Surabaya, Selasa (13/8/2024). 

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB masih menghangat. 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana mengundang Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam waktu dekat.

Hal tersebut sebagai bagian dari upaya tim bentukan PBNU untuk mendalami PKB yang dinilai sudah melenceng dari desain awal dibentuk. 

Baca juga: Rombongan Kiai NU Diserang di Karawang, Gus Yahya Minta Banser dan GP Ansor Tetap Tenang

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan tak bisa dipungkiri PKB adalah partai yang sebelumnya dibentuk oleh struktur NU.

Namun, dari 15 tahun belakangan ini PKB dinilai sudah jauh dari desain awal didirikan. Sehingga, PBNU merasa perlu terus melakukan pendalaman. 

Beberapa waktu lalu, PBNU sudah mendatangkan Eks Sekjen PKB Lukman Edy dan mengundang Sekjen PKB saat ini Hasanuddin Wahid, meskipun tidak hadir.

"Kalau perlu nanti kita undang Pak Muhaimin Iskandar," kata Gus Yahya saat ditemui di Kediaman Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Surabaya, Selasa (13/8/2024). 

Menurut Gus Yahya, secara ketentuan, tak ada yang salah jika PBNU mendatangkan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB.

Sebab, Cak Imin diundang untuk bisa berbicara dengan tim yang khusus dibentuk PBNU dengan dikomandoi oleh KH Anwar Iskandar dan Amin Said Husni.

Terkait jadwal pertemuan itu, Gus Yahya menegaskan akan segera dilakukan. 

"Nanti kita serahkan kepada Kiai Anwar Iskandar dan Pak Amin Said Husni yang mengelolanya," ungkap Gus Yahya. 

Dalam penjelasan Gus Yahya, upaya PBNU itu bukan berarti pihaknya ingin cawe-cawe dalam urusan politik praktis PKB. Gus Yahya membantah jika ada yang menganggap hal semacam itu.

"Tetapi NU ingin mengupayakan ada perbaikan di PKB sehingga bisa kembali ke desain awal," ujar Gus Yahya. 

Kedatangan Gus Yahya di kediaman Kiai Miftachul Akhyar di Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya itu, dalam rangka pertemuan bersama para kiai sepuh dan tokoh NU lainnya. Pertemuan tersebut juga jadi bagian dari upaya PBNU tentang hubungan dengan PKB. 

Selain Gus Yahya, dalam kesempatan ini, turut hadir Sekjen Saifullah Yusuf serta jajaran PBNU lainnya. Juga nampak hadir Ketua PWNU Jatim terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dan KH Anwar Manshur, Rais Syuriah PWNU Jatim terpilih hasil Konferwil. Para kiai sepuh juga hadir. 

Dalam pertemuan tertutup satu jam lebih, PBNU melaporkan mengenai perkembangan tim khusus dipimpin oleh Kiai Anwar Iskandar dan Amin Said Husni yang dibentuk untuk mendalami PKB. Karena pada Senin (12/8/2024) kemarin, Rais Syuriah PWNU se-Indonesia berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. 

"Saya mendapatkan perintah dari Rais Aam untuk menindaklanjuti laporan dari Kiai Anwar Iskandar dan Pak Amin Said Husni," ungkap Gus Yahya seusai pertemuan tertutup tersebut. 

Pertemuan Para Kiai

Sebelumnya, di Ponpes Tebuireng, Jombang, Senin (12/8/2024), ratusan kiai menyatakan sepakat ingin memperbaiki PKB.

Para kiai ini menyampaikan keluh kesahnya kepada tim asistensi bentukan PBNU atau tim Pansus PKB yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) PBNU Amin Said Husni.

Dipimpin langsung oleh anggota tim pansus, KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni, para kiai ini menyepakati dua hal.

"Saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini. Yang pertama, para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis dan organisatoris, serta kultural," ucap KH Anwar Iskandar.

Kedua, para kiai meminta agar PBNU bisa segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB.

"Yang kedua, supaya PBNU segera melakukan langkah strategis dalam rangka memperbaiki PKB ke depan," katanya.

Pertemuan yang digelar tertutup itu memang dikhususkan membahas perseteruan PBNU dengan PKB yang sudah berlangsung lebih dari dua pekan.

Lebih lanjut, para kiai menganggap bahwa PKB selama ini semakin jauh dari Marwah utama partai ketika pertama kali didirikan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Waketum PBNU, Amin Said Husni yang juga menjadi bagian dari Tim Pansus PKB.

Saat dikonfirmasi, pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Bondowoso periode 2008-2013 ini membenarkan adanya pertemuan tersebut.

"Para Rois Syuriah PWNU se Indonesia ini memang kami kumpulkan untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno PBNU guna melakukan pendalaman hubungan PKB dengan NU," ucapnya.

Seperti diketahui, PBNU memang memberi mandat kepada Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Waketum PBNU Amin Said Husni untuk mendalami konflik yang belakangan terjadi dengan PKB. Ini merupakan bagian dari hasil rapat pleno PBNU.

"PBNU dengan tim Panel yang sudah dibentuk telah memanggil beberapa narasumber untuk kita mohonkan informasi, data-data, maupun pengalaman yang dimiliki oleh beliau-beliau," ujarnya.

Amin menjelaskan, proses pendalaman masih berlangsung. Pihaknya juga mengaku bersilaturahim dengan pengurus dewan syuro di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten untuk mendalami informasi terkait konflik PBNU Vs PKB ini.

"Hari ini kami juga bertemu dengan seluruh Rois Syuriah PWNU se Indonesia, dengan harapan membangun komunikasi dengan pengurus dewan syuro di wilayah masing-masing, lagi-lagi untuk mendalami temuan informasi dari tim Panel bahwa adanya perubahan prinsipil di PKB kalau kita membandingkan dengan pertama kali berdirinya PKB pada tahun 1998," katanya.

Menurutnya, dari temuan informasi yang digali, jika PKB hari ini merubah kewenangan dari dewan syuro partai. Ia juga sedikit menceritakan, jika dewan syuro di PKB merupakan pemegang supremasi kewenangan struktur partai.

"Dimana pada saat itu, dewan syuro merupakan pemegang supremasi kewenangan dalam struktur partai sebagaimana juga Syuriah di NU, itu memegang supremasi kewenangan," ungkapnya.

Ia melanjutkan, sejatinya PKB didirikan dan diciptakan oleh NU melalui PBNU, memang dibentuk dengan struktur yang mirip dengan NU. Ia menjelaskan, jika di NU ada Syuriah, di PKB ada dewan syuro.

"Dewan syuro di PKB itu khas, tidak bisa dibandingkan dengan partai-partai lain. Dewan syuro ini bukan seperti dewan penasihat kalau di partai lain, bukan juga dewan pertimbangan," imbuhnya.

Bagi PBNU, dewan syuro ini memiliki peran sentral di struktural partai. Namun, karena adanya temuan dan informasi bahwa kewenangan dari dewan syuro di PKB saat ini berbeda. Maka dari itu PBNU mengutusnya untuk melakukan pendalaman.

"Dewan syuro ini perannya sangat sentral. Sekarang kami mendapatkan informasi, bahwa kedudukan dan kewenangan dewan syuro tidak lagi seperti dulu. Maka dari itu kami lakukan pendalaman, yang pada akhirnya akan ada kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana yang diperintahkan oleh PBNU kepada kami," jelasnya.

Pertemuan Dewan Syuro dan Mantan

Sementara itu, di tempat terpisah yakni di Hotel Yusro Jombang, puluhan anggota Dewan Syuro dan mantan Dewan Syuro PKB se Jawa juga berkumpul.

Mereka berkumpul dan ditemui langsung oleh KH Amin Said Husni. Mereka mengadu ke PBNU karena selama ini peran Dewan Syuro di PKB seakan ditiadakan.

"Saya bicara dan ngobrol dengan teman-teman dewan syuro di Jabar. Kamis hanya berfungsi pengawasan dan terbatas," ujar Lutfi Andalusie Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Cirebon.

Karenanya, bersama puluhan anggota dewan Syuro lainnya, Lutfi mengadu ke PBNU dan berharap segera ada perbaikan di PKB. "Kami menginginkan PBNU mengambil langkah-langkah yang kongkrit langkah itu misalnya mengadakan," pungkas Lutfi.

Hasil dari pertemuan Tebuireng dan pertemuan di Hotel Yusro selanjutnya akan disampaikan untuk dibawa ke PBNU.

Dalam pertemuan ini turut hadir Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur, pengasuh pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz serta para kiai-kiai baik itu Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, juga Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. 

(yusron naufal putra/anggit pujie widodo/tribun matarmaan)

editor: eben haezer

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved