Warga Bandung Tulungagung Galang Tanda Tangan Menolak Pembangunan Cold Storage

TRIBUNMATARAMAN.COM, TULUNGAGUNG - Mediasi antara warga Desa/Kecamatan Bandung dengan investor cold storage ikan yang diadakan di Balai Desa Bandung gagal.

Warga mengusir penasihat hukum pihak investor karena menilai surat kuasanya tidak relevan.

Warga pun menerima penjelasan terkait proses perizinan dari sejumlah dinas teknis, seperti Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas Pertanian serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Baca juga: Penasihat Hukum Investor Cold Storage Diusir Saat Mediasi Dengan Warga Desa Bandung Tulungagung

Juru bicara warga yang menolak pembangunan cold storage, Sudarwanto, pihaknya tetap menuntut agar pembangunan tidak dilanjutkan.

“Kami menuntut agar ditutup dan tidak dilanjutkan. Apalagi dari penjelasan, belum ada izin yang masuk,” ujarnya.

Lanjutnya, penolakan ini akan diwujudkan dengan aduan secara resmi sesuai prosedur yang berlaku.

Saat ini warga yang menolak keberadaan cold storage di tengah permukiman mereka, sudah mengumpulkan tanda tangan.

Sudarwanto yang juga ketua RT wilayah di belakang cold storage, mengaku sudah mendapatkan lebih dari 30 tanda tangan warga.

“Kebetulan saya di bagian belakang. Yang di bagian depan belum terhitung,” katanya.

Sementara Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP, Yogita Rivianasari, cold storage memang masuk perizinan risiko rendah.

Semua perizinan bisa dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS).

Lewat OSS semua perizinan bisa dilakukan dengan sangat cepat.

“Sekarang dia tidak berizin, 5 menit kemudian bisa berizin. Dan legalitas usahanya ada,” ujar Ita, panggilan akrabnya.

Saat ini DPMPTSP belum bisa memastikan, cold storage yang diprotes warga sudah berizin atau belum.

Alasannya, sampai saat ini DPMPTSP belum bisa mendapatkan NIK atau NPWP yang dipakai mengajukan izin.