Kontraktor Proyek Alun-alun Kota Kediri Tunjuk Pengacara Untuk Tagih Kewajiban Dinas PUPR

TRIBUNMATARAMAN.COM - Kontraktor pelaksana proyek pembangunan Alun-alun Kota Kediri, PT Surya Grha Utama - KSO Sidoarjo telah menunjuk tim penasehat hukum, yakni GMR Santoso dan R Firman Adi Soeryo Bhawono dari Kantor pengacara Santoso and Associates, untuk menagih sejumlah kewajiban administratif yang belum diberikan Dinas PUPR Kota Kediri, Rabu (22/11/2023).

Langkah ini merespons keluarnya surat peringatan ketiga (SP 3) dan pernyataan Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, Endang Kartika di media yang menyatakan akan memutus kontrak PT Surya Grha Utama - KSO.

“Kami mendatangi Kantor Dinas PUPR Kota Kediri menemui ibu Shanty Wijayanthi sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) proyek Alun-alun Kota Kediri untuk meminta berkas dan surat-surat yang seharusnya menjadi hak klien kami selaku kontraktor pelaksana proyek Alun-alun Kota Kediri," jelas GMR Santoso.

Baca juga: Kontraktor Proyek Alun-Alun Kota Kediri Ancam Menggugat Dinas PUPR Bila Kontrak Diputus

Namun saat Santoso tiba di Kantor Dinas PUPR tidak menemukan pejabat yang dicari. 

Santoso menjelaskan, sebelumnya staf dan karyawannya sudah beberapa kali menyampaikan permintaan perihal berkas dan surat-surat baik secara lisan maupun tertulis, namun belum ada yang terpenuhi.

Menurut Santoso, berkas dan surat-surat yang wajib diberikan di antaranya, bundel kontrak kerja lengkap beserta lampiran-lampirannya, progress mingguan dan bulanan yang sudah dilegalisasi oleh PPK atau tim teknis, berita acara-berita acara laporan mingguan dan bulanan.

Selain itu, berita acara teknis yang terkait dengan pekerjaan di proyek, legalisasi berita acara MC-15 beserta lampirannya, legalisasi berita acara MC-50 beserta lampirannya.

Santoso mempertanyakan ada upaya mempersulit untuk mendapatkan berkas yang dibutuhkan. Padahal pihaknya telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Alun-alun Kota Kediri lebih dari 89 persen.

"Berkas dan surat-surat itu kan hak kontraktor, tidak perlu ditagih juga seharusnya Dinas PUPR harus memberikannya. Jadi klien kami bekerja membangun Alun-alun Kota Kediri hingga hampir selesai hanya berdasar kontrak yang tipis, bukan dengan bundel lengkap beserta lampiran-lampirannya,” ungkapnya.

Santoso juga mempertanyakan motif Dinas PUPR tidak segera memberikan berkas terkait yang dibutuhkan.

Karena pembayaran termin pertama proyek Alun-alun Kota Kediri sampai sekarang masih belum diterima. Seharusnya tanpa perlu ditagih Dinas PUPR Kota Kediri membayar saat progres pembangunan telah mencapai 35 persen.

“Hingga hari ini masih nol rupiah, tidak ada sama sekali pembayaran Dinas PUPR Kota Kediri ke PT Surya Grha Utama - KSO," ungkapnya.

Santoso menyebutkan, masyarakat bisa menilai sendiri, karena jelas tertuang di kontrak pembayaran termin pertama sebesar 30 persen akan dibayarkan setelah proyek mencapai 35 persen. 

"Saya juga mendapatkan penjelasan dari klien, termin pembayaran pertama sudah jatuh tempo pada 11 September 2023. Inspektorat sudah memverifikasi dan merekomendasikan pembayaran," tambahnya .

Termasuk saat audiensi dengan Wali Kota (saat itu) Abdullah Abu Bakar pada 29 September secara lisan sudah memerintahkan pembayaran. Perintah itu juga disaksikan semua yang hadir di Balai Kota Kediri. 

"Seharusnya maksimal 30 hari pembayaran termin pertama harus dilakukan, sampai sekarang belum ada, terus klien kami disalahkan," ujarnya.

Sementara Supoyo, Manajer Proyek Pembangunan Alun-alun Kota Kediri menambahkan, PT Surya Grha Utama - KSO sudah berusaha berbicara dengan baik-baik dengan Dinas PUPR sebelum melibatkan kuasa hukum. 

“Kami berkirim surat ke Ketua DPRD Kota Kediri memohon dilakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP). Di surat tersebut kami meminta semua pihak yang terlibat dalam proyek Alun-alun untuk dipanggil dan dimintai keterangan bersama-sama," jelasnya. 

Pihak kontraktor juga siap memaparkan secara kronologis semua hal, baik yang ada di kontrak dan sejauh mana progress pembangunan Alun-alun Kota Kediri yang selama ini dinarasikan seolah-olah tidak cukup waktu dan diperkirakan molor.

"Biar nanti para anggota dewan yang terhormat bisa menilai sendiri mana narasi yang benar,"  harapnya.

Pihak kontraktor masih menunggu jadwal pelaksanaan RDP. Surat permohonan RDP telah dikirimkan kepada pimpinan dewan Senin (20/11/2023).

Sebelumnya Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Endang Kartika saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya belum mengeluarkan surat memutus kontrak PT Surya Grha Utama - KSO Sidoarjo.

Berkaitan belum dibayarnya kontrak pekerjaan pembangunan Alun-alun Kota Kediri juga dibenarkan oleh Endang Kartika.

Alasannya, sampai saat ini masih belum ada perhitungan bersama sehingga belum ada penentuan progres pembangunan Alun-alun Kota Kediri telah mencapai 89 persen.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer