Data DP3A Kabupaten Malang: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Banyak Terjadi di Pondok Pesantren

TRIBUNMATARAMAN.COM - Jumlah peristiwa kekerasan seksual anak di wilayah Kabupaten Malang setiap tahunnya semakin meningkat.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang menyebutkan, kasus kekerasan anak banyak terjadi di lingkungan pondok pesantren (Ponpes). 

Kepala DP3A Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo mengatakan, angka kekerasan seksual pada anak di tahun 2021 sebanyak 13 kasus. Kemudian, pada 2022 sebanyak 34 kasus, sedangkan pada satu semester 2023 ini sudah ada 49 kasus. 

Baca juga: Selama 2022, Unit PPA Polres Tulungagung Menangani 19 Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Dikatakan Arbani, meningkatnya kasus kekerasan pada anak karena banyak korban yang berani melaporkannya. 

"Sebelumnya belum ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, setelah didirikan kini banyak kasus yang dilaporkan ke kami," ungkapnya belum lama ini. 

Dari UPTD PPA, membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPA yang ditempatkan di setiap kecamatan. Untuk di Kabupaten Malang ada 24 Satgas PPA di 24 kecamatan dari total 33 kecamatan. 

Tugas dari Satgas PPA, selain memberikan sosialisasi ke masyarakat, juga membantu korban untuk berani melapor. 

"Meskipun sosialisasi belum gencar, namun kami sudah bisa menggugah para korban untuk melapor," katamya. 

Selain melakukan sosialisasi, satgas juga bertugas memberikan pendampingan kepada korban. Akan tetapi, jika kekerasan seksual yang diterima oleh korban sudah merambah ke fisik, maka kasus ini akan diteruskan ke kepolisian sebagai tindak pidana. 

"Jika kekerasan seksual pada anak sampai ke berhubungan intim, atau meraba bagian vital maka kasusnya menjadi tindak pidana. Kalau hanya kekerasan verbal seperti orang menggoda itu belum bisa dilakukan pidana," sambungnya.

Arbani menambahkan, pelaku kekerasan seksual paling sering dilakukan oleh orang dekat. Seperti orang tua, guru ngaji, pacar, ayah tiri. 

Selain itu, lingkungan yang menjadi kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pondok pesantren, sekolah, kedai-kedai, tempat umum, dan di rumah.

Namun, dari beberapa kasus yang dilaporkan ke DP3A paling banyak pelaku adalah dari guru ngaji. 

"Paling banyak dari sisi guru ngaji atau di lingkungan pondok pesantren. Tapi ini hanya beberapa oknum saja, tidak semua seperti itu," terangnya. 

Menurut Arbani, pelaku kekerasan seksual di lingkungan pondok terjadi karena suasana yang membuat oknum tersebut lepas kontrol. 

"Karena suasana ini yang membuat mereka bisa dekar, seperti peribahasa Jawa witing trisno jalaran soko kulino, sehingga membuat oknum tersebut lepas kontrol," paparnya.

Oleh karena itu, Arbani menegaskan, jika telah terjadi tindakan tersebut segera mungkin korban untuk melaporkannya ke pihak pondok. 

Selain itu, pihak DP3A juga gencar melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah. Hal ini dilakukan untuk melakukan pembinaan ke pondok-pondok agar tidam tidak terjadj kekerasan seksual. 

"Agar tidak terjadi di wilayah pondok, mungkin metode pembelajaran perlu dirubah. Seperti sering mengganti guru, atau guru perempuan untuk santriwari. Supaya tidak terjadi suasana yang mendukung," ungkapnya.

Agar kasus kekerasan seksual pada anak tidak banyak terjadi, dalam hal ini DP3A menggandeng beberapa organisasi untuk turut melakukan sosialasi dan edukasi ke masyarakat.  Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat hingga organisasi wanita.

"Kami menggandeng LSM Kopatara, Woman Crisis Centre, organisasi di Kabupaten Malang termasuk PKK, Fatayat. Dan kami juga bekerjsama dengan lembaga resmi dari kementerian agama (Kemenag), serta dinas terkait lainnya," tukasnya.

(lu'lu'ul isnainiyah/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer