Kemenpan RB Verifikasi MPP Tulungagung, Disiapkan Jadi Tuan Rumah Grand Launching MPP di Jatim

TRIBUNMATARAMAN.COM - Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tulungagung, Selasa (23/5/2023).

Kunjungan ini untuk melakukan verifikasi, melihat langsung penyelenggaraan MPP yang diluncurkan 22 Desember 2022 di Gedung Balai Budaya, utara alun-alun Tulungagung.

Rencananya MPP Tulungagung akan menjadi tuan rumah peluncuran sejumlah MPP di Jawa Timur, pada akhir Juni 2023 nanti.

“Rencananya MPP Tulungagung akan masuk dalam daftar MPP secara nasional. Ada sejumlah masukan sebelum dilakukan grand launching,” ujar Retno Dwi Cahyaningsih, Analis Kebijakan Pertama Deputi Pelayanan  Publik Kemenpan RB.

Menurut Retno, secara umum MPP Tulungagung sudah nyaman bagi pengguna layanan.

Selain itu pihaknya juga memastikan layanan bisa diakses semua kelompok masyarakat, dari depan sampai ke setiap loket.

Kenyamanan dan aksesibilitas ini juga wajib bisa dinikmati kelompok rentan, seperti lansia dan para disabilitas.

“Kami juga melihat, apakah pelayanannya sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu kelengkapan informasi pelayanan,” sambung Retno.

Dan yang tak kalah penting adalah integrasi dari setiap pelayanan.

Kemenpan RB mendorong pelayanan terintegrasi di satu lokasi MPP.

Secara umum MPP Tulungagung sudah representatif untuk memberikan layanan terpadu di satu tempat.

“Kami memberikan sejumlah saran untuk pelaksanaan grand launching  nanti,” tandasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tulungagung, Fajar Widariyanto,  mengaku sudah menerima masukan dari perwakilan Kemenpan RB.

Masukan yang paling vital adalah pengaturan tempat parkir, harus dipisahkan antara mobil dan sepeda motor.

Pengaturan ini juga termasuk jalur untuk masing-masing jenis kendaraan.

Selain itu nomor antrean warga yang mengakses layanan harus mencakup semua gerai layanan.

“Dua itu yang paling penting. Yang lain hanya pelengkap, seperti peta arah,” tutur Fajar.

Saat ini sudah ada 28 layanan yang bergabung di MPP.

Khusus untuk gerai ATM yang masih kosong, menurut Fajar tidak menjadi kewajiban.

Dari keterangan yang didapat, sangat sulit bagi bank untuk menambah mesin ATM.

Apalagi saat ini penekanannya pada sistem pembayaran digital yang tidak membutuhkan mesin ATM.

Karena itu gerai ATM yang ada di bagian depan MPP  akan dimanfaatkan untuk hal lain, seperti foto kopi atau gerai UMKM.

“Sebelum grand launching akan kami alihkan untuk yang lain. Tapi tunggu barang kali ada bank yang berminat pasang mesin ATM,” tegasnya.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer