Berita Nganjuk

Kejari Nganjuk Terima Pelimpahan Barang Bukti Penyelewengan Pupuk Bersubsidi Seberat 102,6 Ton

Kejari Nganjuk menerima pelimpahan 4 tersangka dan barang bukti perkara penyelewengan pupuk bersubsidi dari Polres Nganjuk.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
ist
Pemeriksaan barang bukti perkara penyelewengan pupuk bersubsidi yang dilimpahkan Polres Nganjuk ke Kejaksaan Negeri Nganjuk 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Kejaksaan Negeri Nganjuk menerima pelimpahan empat tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana penyelewengan pupuk bersubsidi dari Polres Nganjuk.

Empat tersangka itu ialah HNP (24) warga Gurah Kediri, LBS (38) warga Sukomoro Nganjuk, SBN (43) warga Wajak Malang, dan SBS (46) warga Tanjunganom Nganjuk.

Tim Penerangan Kejari Nganjuk, Dicky Andi Firmansyah menjelaskan, dalam perkara penyelewengan pupuk bersubsidi tersebut, keempat tersangka masuk dalam tiga berkas perkara.

Dimana ada satu berkas dengan dua tersangka dan lainya satu berkas satu tersangka.

"Pelimpahan empat tersangka dan barang bukti dengan tiga berkas tersebut diterima langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Nganjuk," kata Dicky Andi Firmansyah, Minggu (22/1/2023).

Dicky menjelaskan, barang bukti yang diterima tim JPU Kejari terdiri dari pupuk bersubsidi sebanyak 98,5 ton.

Juga ada barang bukti Handphone, dokumen dan 1 unit truk Mitsubishi Canter.

"Dan untuk berkas perkara tersangka SBS, ungkap Dicky, barang bukti berupa pupuk bersubsidi total sebanyak 4,1 ton. Terdiri dari pupuk Urea, NPK Phonska, ZA. Serta dokumen dan sejumlah uang tunai," ucap Dicky.

Kata Dicky, perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Yakni tersangka HNP dan tersangka LBS merugikan negara sekitar Rp 17,85 juta, dan tersangka SBN sebesar Rp 213,755 juta, serta tersangka SBS telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 7,027 juta.

Keempat tersangka, ungkap Dicky, dijerat dengan pasal berbeda sesuai perbuatan yang disangkakan. Yakni tersangka SBS disangka melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan PeradilanTindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 30 Ayat (2) jo pasal 21 Ayat (1) Permendag RI No. 15/M/DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Tersangka HNP dan tersangka LBS serta tersangka SBN disangka melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 30 Ayat (3) jo pasal 21 Ayat (2) Permendag RI No. 15/M/DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

"Dengan telah diterimanya pelimpahan keempat tersangka dan barang bukti perkara pupuk bersubsidi tersebut maka JPU akan menyusun surat dakwaan dan selanjutnya akan melimpahkan perkara dimaksud ke Pengadilan Negeri Nganjuk. Dan Kejaksaan Negeri Nganjuk berkomitmen untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan pupuk bersubsidi, yang dapat mengganggu pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi di Wilayah Kabupaten Nganjuk," tutur Dicky Andi Firmansyah.

(Achmad Amru Muiz/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved