Berita Nganjuk

Proses Hukum Belum Final, Apa Kabar Kasus Korupsi Jual Beli Jabatan yang Menjerat Bupati Nganjuk?

Memasuki 2023, apa kabar persidangan kasus korupsi jual beli jabatan dengan terdakwa Bupati Nganjuk Nonaktif Novi Rahman Hidayat?

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
ist
Bupati Nganjuk Nonaktif, Novi Rahman Hidayat yang masih menjalani proses hukum karena didakwa melakukan tindakan korupsi jual beli jabatan. 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Hingga kini, perkara korupsi jual beli jabatan dengan terpidana Bupati Nganjuk non aktif, Novi Rahman Hidayat belum ada ketetapan hukum (Inckracht).

Kajari Nganju, Nophy Tennophero Suoth mengatakan, pihaknya belum mendapat salinan putusan dari Mahkamah Agung. 

Sebelumnya, terdakwa Bupati Nganjuk nonaktif mengajukan banding atas vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor. 

"Tentunya apabila sudah ada keputusan dari MA atas pengajuan kasasi akan kami sampaikan secepatnya. Karena hal itu menyangkut status Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk," kata Nophy Tennophero Suoth, Selasa (3/1/2023).

Sebelumnya, belum adanya keputusan hukum tetap atas perkara korupsi dengan terpidana Bupati Nganjuk non aktif menjadi perbincangan kalangan DPRD Nganjuk.

Ini dikarenakan status Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk saat ini dijabat seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang diamanatkan kepada Wakil Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi.

"Sebenarnya itu selalu menjadi pertanyaan kami, sampai kapan Kepala Daerah di Plt-kan tidak jelas waktunya karena menunggu perkara korupsi dengan terpidana Bupati Nganjuk non aktif inkracht," kata Suprapto, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Nganjuk.

Dikatakan Suprapto, belum adanya Kepala Daerah definitif di Kabupaten Nganjuk sedikit banyak telah mempengaruhi jalanya roda Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.

Terutama terkait kebijakan yang diambil semuanya harus mendapat persetujuan Kemendagri melalui Gubernur Jatim. Salah satu diantaranya kebijakan menjalankan mutasi dan penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Nganjuk.

"Itu yang kami lihat sehingga roda Pemerintahan tidak berjalan dengan cepat karena tidak bisa diambil kebijakan dengan cepat," ucap Suprapto yang juga Anggota Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk tersebut.

Oleh karena itu, tambah Suprapto, DPRD Nganjuk atas kondisi tersebut tidak dapat berbuat banyak sesuai kewenangan yang dimiliki selain menunggu perkara korupsi dengan terpidana Bupati Nganjuk non aktif sudah inkracht.

"Dan kalaupun sudah inkracht kapanpun itu waktunya maka harus segera dilakukan pendefinitifan jabatan Kepala Daerah sehingga roda Pemerintahan bisa berjalan cepat untuk kesejahteraan rakyat," tutur Suprapto.

(Achmad Amru Muiz/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved