Berita Nganjuk

Jaksa Menahan Staf Kemenag Nganjuk Karena Diduga Korupsi Dana Bantuan Operasional Pesantren

Kejari Kabupaten Nganjuk menahan staf Kemenag Kabupaten Nganjuk karena korupsi dana bantuan operasional pesantren

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
ist
Tersangka dugaan korupsi dana bantuan operasional pendidikan pesantren, MS ditahan tim penyidik Kejari Nganjuk di Rutan Nganjuk. 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Kejaksaan negeri Nganjuk menahan seorang staf Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional pendidikan (BOP) Pesantren. 

Dia adalah MS (43), staf seksi Ponten Kemenag Nganjuk. 

MS ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nganjuk dengan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor: Print-197/M.5.31/Fd.1/12/2022 tanggal 8 Desember 2022.  

Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Nophy Tennophero Suoth menjelaskan, penahanan terhadap tersangka setelah melalui rangkaian proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Dana BOP Pesantren dan Lembaga Keagamaan pada masa pandemi covid-19 Tahun 2020.

"Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan itulah Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menetapkan tersangka MS dan dilakukan penahanan di Rutan," kata Nophy Tennopher Suoth dalam keterangan pers tim Penerangan Kejari Nganjuk, Kamis (8/12/2022).

Dijelaskan Nophy Tennophero Suoth, sebelumnya Jaksa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran BOP Pesantren. Dan penahanan terhadap tersangka dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 di Rutan Nganjuk.

Menurut Nophy Tennophero Suoth, penahanan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik tersebut dengan alasan tersangka dikawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Dalam perkara tersebut, berdasarkan hasil penyidikan diperoleh fakta bahwa tersangka telah melakukan perbuatan mencairkan dana BOP yang seharusnya diperuntukkan untuk pondok pesantren dan melakukan pemotongan dana BOP dari beberapa pondok pesantren yang menerima BOP tersebut.

Selain itu, tersangka juga melakukan pencairan dana BOP yang seharusnya  diperuntukan untuk TPQ di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan fakta sementara yang diperoleh dari hasil penyidikan, dikatakan Nophy Tennophero Suoth, akibat perbuatan-perbuatan tersebut, tersangka telah memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan telah merugikan keuangan negara setidak-tidaknya total menapai sekitar Rp 700 juta.

"Fakta yang ada tersebut saat ini masih terus dilakukan pendalaman tim penyidik Kejari Nganjuk," tandas Nophy Tennophero Suoth.

Perbuatan tersangka tersebut, tambah Nophy Tennophero Suoth, telah melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 2019 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 2019 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

'Dan dalam penyidikan perkara tersebut, Jaksa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari Kementerian Agama, pengurus Pondok Pesantren dan pengurus TPQ serta beberapa saksi yang terkait dengan perbuatan tersangka," tutur Nophy Tennophero Suoth.

(Achmad Amru Muiz/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved