Berita Nganjuk

Formasi P3K Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Didominasi Posisi Guru

Sekitar 1000 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022 di Kabupaten Nganjuk masih didominasi untuk posisi guru

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman/david yohanes
ilustrasi - Ujian PPPK guru di Kabupaten Tulungagung. 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Sekitar 1000 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022 di Kabupaten Nganjuk masih untuk tenaga Pendidik, Kesehatan, dan Pertanian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, M Yasin mengatakan, dari sekitar 1000-an formasi P3K tahun 2022 ini sebanyak 850 formasi masih untuk tenaga Guru. Dan formasi sisanya terbagi untuk tenaga kesehatan dan pertanian.

"Itupun untuk formasi tenaga guru sudah terisi mereka yang telah masuk passing grade seleksi Kemendikbud Ristek. Dengan demikian sudah tidak ada lagi ujian seleksi untuk P3K kuota tahun 2022 bagi tenaga guru," kata M Yasin, kemarin.

Dijelaskan M Yasin, sebenarnya kebutuhan tenaga P3K di Pemkab Nganjuk masih cukup banyak. Dimana mereka bisa mengisi kekosongan tenaga ASN yang memasuki usia pensiun dari berbagai bidang. Hanya saja, kuota penerimaan tenaga P3K yang diterima Pemkab Nganjuk cukup terbatas karena kondisi keuangan daerah. 

"Makanya, kami belum bisa memastikan kapan penerimaan tenaga P3K di luar 3 bidang tersebut. Karena memang belum ada informasi formasi P3K apapun dari Pemerintah Pusat untuk bidang lain walaupun itu selalu kami tunggu," ucap M Yasin.

Kata M Yasin, kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait tenaga harian lepas (THL) ataupun Honorer Daerah di Pemerintahan Daerah hingga kini juga belum ada. Dengan demikian Pemkab Nganjuk juga belum dapat memastikan bagaimana nantinya keberadaan dari THL tersebut.

"Tentunya kamipun menunggu adanya kebijakan terbaik terkait THL ataupun tenaga Honda tersebut," ucap M Yasin.

Sementara Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Nganjuk dalam pandangan umum terhadap RAPBD tahun 2023 mempertanyakan terkait THL di Pemkab Nganjuk. Dimana keberadaan THL harus dilakukan evaluasi dan audit untuk disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang dibutuhkan.

"Kami ingin mengetahui kejelasan dari THL sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah. Karena setiap tahunya untuk memenuhi kebutuhan THL tersebut dibutuhkan anggaran hingga sekitar Rp 70 miliar dan anggaran itu tidak boleh sia-sia," tutur M Ardhika Argameru, Juru Bicara FPDIP DPRD Kabupaten Nganjuk.

(Achmad Amru Muiz/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved