Berita Kediri

Ombudsman RI Lakukan Penilaian Pelayanan Publik Kota Kediri, Hasilnya?

Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik yang disediakan Pemkot Kediri. Kira-kira apa hasilnya?

Penulis: Didik Mashudi | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/didik mashudi
Ombudsman RI ketika mengumpulkan pendapat masyarakat terkait layanan publik yang disediakan Pemkot Kediri 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Komitmen Pemkot Kediri memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tagline The Service City mendapatkan penilaian dari Ombudsman RI, Selasa (4/10/2022).

Tahun ini ada 7 lokus yang menjadi penilaian Ombudsman RI di antaranya, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Puskesmas Ngletih dan Puskesmas Mrican. 

Sugiarti, Kepala Bagian Organisasi saat mendampingi Ombudsman menjelaskan, beberapa dokumen pendukung yang menjadi item penilaian telah dikirimkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi lokus penilaian akhir pada September lalu. 

Dokumen itu terdiri dari 18 item. Di antaranya, data survei kepuasan masyarakat, standar operasional prosedur pelayanan, laporan evaluasi pengaduan, dll. 

Sugiarti optimistis hasil penilaian tahun ini lebih bagus dibanding sebelumnya. Pada tahun 2022 ini hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik bergeser dari zona warna menjadi interval nilai. 

“Kita sudah memenuhi dokumen yang diminta Ombudsman terkait item penilaian. Ketika penilaian Ombudsman juga melihat fasilitas-fasilitas yang dimiliki OPD seperti fasilitas untuk disabilitas, tempat parkir, toilet dan keamanan pengguna layanan," jelasnya.

Dengan kesiapan yang sudah matang sekitar 80 persen sampai 90 persen dari masing-masing OPD yang menjadi lokus penilaian, diharapkan bisa menaikkan rating nilai di kategori B. 

Hasil penilaian akan diumumkan bersamaan dengan pemerintah daerah se Jawa Timur. Penilaian yang dilakukan Ombudsman setiap tahun bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.  

Diharapkan hal ini mendorong untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved