Berita Tulungagung

Petani Hutan Dua Desa di Tulungagung Tak Dapat Alokasi Pupuk Subsidi, Ini Komentar Dinas Pertanian  

Petani hutan dari 2 desa di Tulungagung mengeluh tak dapat jatah pupuk bersubsidi. Berikut penjelasan Dinas pertanian

Penulis: David Yohanes | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/david yohanes
Pertemuan petani dua desa dengan anggota DPRD kabupaten TUlungagung. Petani mengeluhkan tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi. 

TRIBUNAMTARAMAN.COM - Perwakilan petani hutan dari Desa Jengglungharjo dan Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung mengadu ke DPRD Tulungagung, Jumat (23/9/2022).

Mereka mengeluh tidak bisa masuk dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) pupuk bersubsidi 2023.

Mereka diminta keluar dari Kelompok Tani Hutan (KTH) dan masuk ke Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) agar tetap bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menurut Kabid Penyuluh Pertanian, Triwidyono Agus Basuki, ada pembatasan kuota pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022.

Baca juga: Tak Kebagian Pupuk Bersubsidi, Petani Tenggarejo dan Jengglungharjo Wadul ke DPRD Tulungagung

Dari sebelumnya 70 komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi, kini hanya 9 komoditas saja.

Yakni padi, jagung, dan kedelai, serta bawang putih, bawang merah dan cabai, kemudian kopi rakyat, tebu rakyat dan kakao rakyat.

"Petani Tulungagung yang menanam tembakau dan tanaman rumput gajah tidak mendapatkan pupuk subsidi lagi," ujar Okky, panggilan akrabnya.

Demikian juga perkebunan swasta juga tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi wajib tergabung dalam e-RDKK kelompok tani dalam sistem penyuluh pertanian Kementan RI. 

Luas lahan maksimal 2 hektar dan wajib menyerahkan data spasial, yang berisi informasi lokasi.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved