Berita Kediri

Pelaku UMKM Perikanan Kota Kediri Jadi Sasaran Sosialisasi Perizinan Berusaha

Pelaku UMKM di bidang perikanan mengikuti kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Perikanan yang diselenggarakan DKPP

Penulis: Didik Mashudi | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/didik mashudi
Para pelaku UMKM Perikanan di Kota Kediri mengikuti sosialisasi perizinan berusaha yang digelar DKPP Kota Kediri 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Pelaku UMKM di bidang perikanan mengikuti kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Perikanan yang diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri, Kamis (22/9/2022). 

Dalam menggelar sosialisasi, DKPP bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), KPP Pratama Kediri, serta BPJS Ketenagakerjaan Kediri.

Kepala DKPP Kota Kediri, M Ridwan menjelaskan, kegiatan sosialisasi perlu diketahui pelaku usaha bidang perikanan untuk memberi edukasi bahwa stigma negatif mengenai perizinan justru menguntungkan para pelaku usaha. 

“Perizinan itu penting untuk memudahkan akses permodalan, mendapatkan jaminan tenaga kerja dan bahan pembinaan bagi kami,” jelasnya. 

Izin usaha juga diperlukan sebagai payung hukum agar usaha yang dijalankan memiliki kepastian hukum, perlindungan usaha, dan legalitas usaha.

 “Kami terus fasilitasi pelaku usaha perikanan, seperti penggunaan OSS, lalu bekerjasama dengan KPP Pratama Kediri agar lebih paham tentang hak dan kewajiban wajib pajak bagi UMKM, kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan yang benefitnya jelas menguntungkan pelaku usaha,” terangnya. 

Eko Nurul Kasijanto, Analis Kebijakan Ahli Muda Kantor  DPMPTSP Kota Kediri menjelaskan, saat ini proses perizinan berusaha semakin mudah dalam sistem online, yakni melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). 

Untuk pemrosesan perizinan berusaha juga tidak perlu datang ke Kantor DPMPTSP melainkan bisa diakses di mana saja secara online.

Sementara Antonius Atet dari KPP Pratama Kediri selaku narasumber menyampaikan besaran persentase tarif yang perlu dibayarkan pelaku UMKM hanya 0,5 persen dari bruto. 

Dengan tarif ringan, pelaku UMKM bisa memperoleh beragam manfaat. Di antaranya, UMKM dapat membayarkan pajaknya dengan mudah dan sederhana. Perhitungan pajak untuk UMKM yakni melalui cara menjumlah peredaran bruto dalam sebulan, kemudian dikalikan dengan tarif, beban pajak pelaku UMKM berkurang sehingga bisa lebih fokus dalam mengembangkan usahanya, merangsang pertumbuhan jumlah pengusaha baru serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Sedangkan Muhammad Chairil Anwar dari BPJS Ketenagakerjaan Kediri menjelaskan,  pekerjaan sektor informal juga memiliki resiko yang melekat dengan pelaku usaha. 

Sehingga pelaku usaha diharapkan sadar akan pentingnya asuransi ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan kerja mulai dari berangkat, pulang, di tempat kerja, hingga perjalanan kerja.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved