Berita Tulungagung

Ada 5 PNS dan PPPK Dicatut Parpol di Tulungagung, Masyarakat Yang Dirugikan Bisa Lapor Polisi

Sebanyak 25 warga Tulungagung mengadu ke Bawaslu karena namanya dicatut sebagai pendukung parpol. Sebagian malah merupakan PNS

Penulis: David Yohanes | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/david yohanes
Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Sebanyak 25 warga Tulungagung mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena namanya dicatut Partai Politik (Parpol).

Nama mereka dimasukkan dalam pendukung Parpol untuk kepentingan verifikasi administrasi Parpol itu.

Menurut Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun, 15 pengadu telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Ada 15 warga yang sudah mengadu lebih dulu dan nama mereka sudah dihapuskan oleh KPU. Namun 10 nama belum kami ajukan ke KPU," terang Fayakun.

Dari 25 orang yang dicatut oleh Parpol ini, 5 diantaranya berstatus PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Dalam formulir yang mereka masukkan, pekerjaan mereka sebagai guru dan pendidik.

Menurut Fayakun, pencatutan nama warga berstatus PNS dan PPPK sangat membahayakan pihak yang dicatut.

"PNS dan PPPK termasuk pekerjaan yang dilarang masuk Parpol. Jika nama mereka masuk data Parpol, tentu berbahaya bagi karir mereka," ungkap Fayakun.

Bawaslu masih terus membuka pengaduan masyarakat yang keberatan namanya dimasukkan sebagai pendukung Parpol.

Keberatan ini akan berlaku sampai nanti ada penetapan parpol.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved