Berita Kediri

Kota Kediri Bakal Menggelar Operasi Pasar Murah Untuk Cegah Inflasi Daerah 

Pemkot Kediri akan menggelar operasi pasar murah (OPM) untuk mengendalikan inflasi di daerah setelah terjadi kenaikan harga BBM

Penulis: Didik Mashudi | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/didik mashudi
Pemkot Kediri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kediri menggelar Operasi Pasar Murni (OPM)saat Ramadan lalu 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Pemkot Kediri akan menggelar operasi pasar murah (OPM) untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Upaya ini dilakukan menyusul penyesuaian harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan peningkatan sejumlah harga kebutuhan pokok.

"Sesuai dengan perintah dari bapak Presiden, kita akan lakukan OPM yang nanti kita ambilkan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mensubsidi biaya ongkos angkut dari bahan-bahan pokok tersebut. Sehingga harga yang ada di pasar sama dengan harga dari. petani," ungkap Bagus Alit, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Senin (12/9/2022).

Sebelumnya  Bagus Alit  mengikuti pertemuan secara daring yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo guna membahas pengendalian inflasi di Ruang Command Center Balaikota Kediri. 

Pemkot Kediri berupaya segera melakukan percepatan dalam rangka pengendalian inflasi daerah seperti pemberian bantuan sosial (bansos) dan OPM. 

"Kita akan segera lakukan, semoga dalam minggu ini semuanya dapat terlaksana di wilayah kita," jelasnya.

Diharapkan upaya pemerintah untuk melakukan pengendalian inflasi daerah dapat berjalan efektif dan masyarakat dihimbau untuk tidak panik dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

"Masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya penyesuaian harga BBM. Pemkot Kediri akan selalu hadir untuk membantu masyarakat dalam mengendalikan harga bahan-bahan pokok yang naik saat ini. Karena tidak hanya di Indonesia saja, tapi di semua negara juga mengalami hal yang sama," ungkapnya.

Sementara Presiden Joko Widodo dalam pertemuan daring mengimbau kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi dalam rangka mengendalikan kenaikan harga beberapa komoditi bahan pokok akibat dari penyesuaian harga BBM. 

Subsidi ini nantinya akan diambilkan sebanyak 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dalam bentuk bansos. 

Bansos tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan seperti nelayan, tukang ojek, dan pelaku UMKM.

Presiden juga mengajak Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Pusat untuk bahu- membahu membantu masyarakat yang terdampak dari penyesuaian harga BBM seperti saat mengatasi Covid-19. Pemerintah Indonesia dapat mengatasi inflasi di tahun ini  dan dapat dikendalikan di bawah 5 persen.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)


 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved