Berita Lumajang

Tak Hafal Pancasila Saat Temui Demo Mahasiswa, Ketua DPRD Lumajang Mundur Dari Jabatan

Anang Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Lumajang memilih mundur dari jabatannya karena tak hafal Pancasila saat menemui massa HMI di Kantor DPRD

Editor: eben haezer
tribunjatim/tony hermawan
Anang Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Lumajang memutuskan mundur dari jabatan usai salah melafalkan teks Pancasila. 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Suasana rapat DPRD Lumajang dalam agenda pembahasan Raperda anggaran APBD tahun 2022 mendadak terasa sentimental, Senin (12/9).

Anang Ahmad Syaifuddin Ketua DPRD Lumajang tiba-tiba mengumumkan diri mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri ini disampaikannya karena salah melafalkan lima butir Pancasila saat menemui massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor DPRD Lumajang. Ia saat itu gagal dua kali membacakan lima butir Pancasila secara sempurna. 

"Saya minta maaf ke seluruh masyarakat dan anggota DPRD Lumajang, Pemerintah atas insiden tidak hafalnya saya melafalkan Pancasila. Apapun keadaan saya, saya merasa itu tidak pantas dilakukan atau terjadi pada ketua DPRD di mana pun atau siapa pun itu," katanya.

Menurut Anang, tindakan mundur dari jabatan Ketua DPRD ini merupakan keputusan final yang diambil dari pikiran dan hati nuraninya sendiri.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Baginya orang tidak hafal Pancasila bukan hal yang salah, namun itu sangat tidak pantas jika dialami oleh seorang Ketua DPRD.

"Saya dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Ini untuk menjaga marwah DPRD Lumajang, untuk menjaga dan menjadikan pembelajaran siapa pun pemimpin di negeri ini," ujarnya.

Keputusan Anang mundur dari jabatan membuat raut wajah 36 anggota dewan di ruang paripurna terlihat kaget. Termasuk Bupati Lumajang Thoriqul Haq, serta jajaran forkopimda setempat.

Bukasan, Wakil Ketua DPRD Lumajang mengaku sangat menyayangkan keputusan Anang mundur dari jabatan. Menurutnya, keputusan tersebut di luar dugaan seluruh anggota DPRD Lumajang. Baginya, salah membaca teks Pancasila terjadi pada semua orang jika dilafalkan dalam kondisi tertekan.

"Prosesnya ini masih panjang. Partai politik harus mengajukan pergantian. Kemudian tahapan berikutnya badan musyarawah, dan paripurna. Lalu hasil paripurna dikirimkan ke Gubernur," pungkasnya.

(tony hermawan/tribunmataraman.com)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved