Berita Kediri

Cegah Penimbunan BBM, Polisi Periksa Mobil-mobil Box yang Melintasi Perbatasan Kediri

Untuk mencegah penimbunan BBM, Polisi memeriksa dan menggeledah mobil-mobil box yang melintasi area perbatasan Kabupaten Kediri

Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/luthfi husnika
Polisi merazia mobil box yang melintasi perbatasan kabupaten Kediri untuk mencegah terjadinya praktik penimbunan BBM 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Untuk mencegah penimbunan bahan bakar minyak (BBM), Polsek Kunjang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas di pintu masuk Kabupaten Kediri.

Target operasi salah satunya adalah kendaraan tertutup.

Selain itu, pihak kepolisian juga memeriksa beberapa kendaraan yang lalu lalang keluar masuk wilayah Kabupaten Kediri. 

Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan harga BBM yang baru diumumkan oleh pemerintah. Supaya, tidak ada oknum nakal yang melakukan penimbunan BBM.

"Target kami salah satunya adalah pengemudi mobil tertutup dan mobil box. Kami periksa satu persatu untuk antisipasi adanya tindakan penimbunan dengan memborong BBM dalam jumlah besar," kata Kapolsek Kunjang, Iptu Ashanik, Rabu (7/9/2022).

Ia menuturkan, selain di jalur perbatasan keluar masuk Kabupaten Kediri, pihak kepolisian juga melakukan sidak dan pengawasan di SPBU setempat. Tujuannya supaya tak terjadi pembelian berulang oleh warga.

Tak hanya itu, Polsek Kunjang juga melakukan pengecekan mobil tangki pada saat mengisi atau mendistribusikan BBM ke SPBU. Pengecekan dilakukan untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang harus diisikan ke SPBU tersebut.

"Dari hasil sidak kami, sementara belum ada temuan. Tidak ada penyimpanan. Pengawasan akan terus kita agar masyarakat juga tetap kondusif. Kami juga menempatkan dua personel petugas untuk mengawasi di SPBU," jelasnya.

Ia menambahkan, jika ke depannya ditemukan kecurangan seperti timbunan BBM, pihak Polsek Kunjang akan menindak tegas. 

"Sebab, hal tersebut melanggar Pasal 53 huruf C UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun, dan denda paling tinggi Rp 30 miliar," pungkasnya.


(Luthfi Husnika/TribunMataraman.com)

Dapatkan berita menarik lainnya di Google News, Klik Tribun Mataraman

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved