Berita Tulungagung

Parkir Berlangganan Dianggap Merugikan Masyarakat dan PAD Tulungagung, DPRD Minta Dihentikan

Komisi C DPRD Tulungagung mengusulkan penghapusan parkir berlangganan bagi pemilik kendaraan bermotor karena dianggap justru merugikan rakyat

Penulis: David Yohanes | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/david yohanes
 Papan petunjuk bebas parkir yang dipasang Dishub Tulungagung di Jalan A Yani Barat. 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Komisi C DPRD Tulungagung mengusulkan penghapusan parkir berlangganan bagi pemilik kendaraan bermotor.

DPRD Tulungagung menilai pemberlakuan parkir berlangganan malah merugikan pemerintah maupun pemilik kendaraan bermotor.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori, mengatakan pengelolaan parkir lebih baik di serahkan ke pihak ke-3.

Hal ini berkaca pada daerah lain, seperti Kota Madiun maupun Kabupaten Sidoarjo yang sudah melakukannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir mengalami lonjakan hingga tiga kali lipat.

"Ini menguntungkan karena pendapatan sektor parkir bisa meningkat tiga kali lipat. Jadi kami  usulkan agar dipegang sama pihak ke-3 saja," ujar Asrori.

Selama ini pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung membayar parkir berlangganan saat bayar pajak tahunan.

Namun kenyataannya, lanjut Asrori, mereka harus bayar dua kali.

Saat parkir kendaraan mereka masih memberi uang kepada juru parkir, meski seharusnya gratis karena sudah membayar parkir berlangganan.

"Kalau kita tidak bayar parkir lagi, tukang parkirnya juga ogah-ogahan. Kadang pertimbangan kemanusiaan juga, kasihan kalau tidak diberi," sambung Asrori.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved