Berita Jawa Timur

Harga BBM Naik, Wakil Ketua DPRD Jatim Sebut Jeritan Rakyat Kecil Makin Kencang

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah menganggap kebijakan kenaikan harga BBM menyebabkan rakyat kecil makin menjerit

Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/luthfi husnika
Anggota Polres Kediri bersama anggota TNI memantau SPBU di wilayah Kabupaten Kediri untuk mencegah penimbunan BBM. 

TRIBUNMATARAMAN.com -  Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM mulai Sabtu (3/9/2022) siang.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah menganggap kebijakan yang diambil pemerintah pusat tersebut perlu ditinjau ulang.

Sebab, kondisi ekonomi masyarakat saat ini tak memungkinkan lantaran baru saja terimbas pandemi covid-19 selama beberapa tahun terakhir. 

Masyarakat yang baru saja bangkit, justru dihadapkan pada kenaikan harga BBM. Apalagi, kenaikan BBM bersubsidi berdampak langsung terhadap rakyat kecil dan menengah. Daya beli masyarakat menurun akibat harga kebutuhan bahan pokok seperti sembako ikut naik. 

Baca juga: Harga BBM Naik, Polres Kediri Patroli ke SPBU Untuk Mencegah Penimbunan BBM

"Sepertinya ini yang luput dari perhitungan pemerintah. Kenaikan BBM bersubsidi ini menimbulkan inflasi yang tajam pada sektor pangan. Rakyat kecil makin menjerit," kata Anik. 

Dia mengaku khawatir, jika hal ini diteruskan terjadi, maka rakyat yang mulai menuju sejahtera akan jatuh pada garis kemiskinan. Berbagai studi dan bahkan contoh kebijakan menaikkan BBM subsidi telah ada. 

Pada masa SBY misalnya, lanjut Anik, kenaikan BBM 30 persen tahun 2005 membuat peningkatan angka inflasi dan jumlah masyarakat miskin. Inflasi dan harga sembako yang melambung tinggi tersebut dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial. 

"Ketakutan kami kriminalitas meningkat. Sudah teorinya dimana kemiskinan di suatu daerah tajam, angka kriminalitas juga akan tinggi juga," lanjut politisi asal Sidoarjo ini. 

Sekretaris DPW PKB Jatim itu meminta kebijakan bantalan sosial harus dilakukan secara tepat sasaran. Update data penerima bantuan menjadi hal penting agar dapat efektif dan untuk menghindari timbulnya konflik di masyarakat.

Disisi lain, Anik juga meminta satgas pangan untuk difungsikan dan bekerja lebih dalam upaya pengawasan stabilitas sembako. Sebab dengan kenaikan BBM tersebut diprediksi akan terjadi permainkan harga pangan. 

"Operasi pasar harus rutin, intensif guna mencegah permainan harga. Satu sisi PR klasik pemerintah juga harus segera diselesaikan, yaitu ketika musim panen tiba harga harus stabil, tidak boleh anjlok," lanjutnya. 

( Yusron Naufal Putra/TRIBUNMATARAMAN.COM)

 

Dapatkan berita menarik lainnya di Google News, Klik Tribun Mataraman

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved