Berita Nganjuk

DPRD Nganjuk Ajukan Surat Penetapan PAW Anggota Dewan yang Mengundurkan Diri

DPRD Nganjuk berkirim surat permohonan penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan dari Partai Hanura ke Gubernur Jawa Timur.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Jawaban Surat Pengunduran dari satu Anggota DPRD Nganjuk dari DPP Partai Hanura diterima langsung oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Nganjuk, Raditya Haria Yuangga didampingi pengurus DPC Partai Hanura Nganjuk. 

TRIBUNMATARAMAN.COM - DPRD Nganjuk berkirim surat permohonan penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan dari Partai Hanura ke Gubernur Jawa Timur.

Surat permohonan disampaikan setelah mereka menerima surat pengunduran diri dari Anggota DPRD Nganjuk dari Partai Hanura.

Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, dengan diterimanya surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD atas nama Hendry Novryandie, DPRD telah meminta verifikasi calon pengganti dan hasilnya telah diterima DPRD Nganjuk.

"Tentunya proses selanjutnya kami telah tandatangani surat permohonan penetapan PAW anggota DPRD Nganjuk dari Partai Hanura ke Gubernur Jawa Timur," kata Tatit Heru Tjahjono, Kamis (1/9/2022).

Diperkirakan, paling cepat dua pekan atau paling lambat sebulan Gubernur Jawa Timur akan mengeluarkan dan menetapkan SK PAW Anggota DPRD Nganjuk tersebut.

Asalkan Partai Hanura ikut mendorong dan mengawal surat permohonan penetapan PAW anggota DPRD Nganjuk tersebut.

"Tapi itu semua bisa lancar manakala persyaratan sudah lengkap semua, tapi kalau dinilai masih kurang lengkap maka Gubernur Jatim akan mengembalikan surat permohonan penepatan PAW untuk dilengkapi kembali, dan itu pasti akan menambah waktu beberapa hari," ucap Tatit Heru Tjahjono.

Lebih lanjut dijelaskan Tatit Heru Tjahjono, dengan belum adanya penetapan PAW Anggota DPRD Nganjuk dari Gubernur Jawa Timur, maka Anggota DPRD yang sudah mengundurkan diri tersebut masih menerima gaji pokok.

Hal ini sesuai aturan harus terus diberikan sebelum ada penetapan PAW yang sekaligus sebagai perintah penghentian pembayaran gaji tersebut.

"Makanya, meski anggota DPRD mundur sebelum ada PAW maka masih menerima gaji pokok. Dan DPRD tidak bisa menghentikan begitu saja gaji anggota yang mundur karena aturanya seperti itu," ucap Tatit Heru Tjahjono.

Memang, diakui Tatit Heru Tjahjono, soal gaji pokok sebagai Anggota DPRD tersebut sesuai aturan akan terus diterima anggota Dewan bila tidak ada SK Pemberhentian apapun alasanya. Justru kalau ada pemberhentian gaji pokok anggota DPRD sebelum ada SK Pemberhentian atau PAW bisa melanggar aturan yang dapat berujung pada kasus hukum.

"Untuk itulah, kami berupaya mematuhi aturan terkait gaji pokok anggota DPRD agar tidak melanggar aturan yang berlaku," tutur Tatit Heru Tjahjono.

(Achmad Amru Muiz/tribunmataraman.com)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved