Berita Nasional

Ketua PGRI Kecam Wacana Penghapusan Tunjangan Profesi Guru Lewat RUU Sisdiknas

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengecam keras adanya wacana penghapusan tunjangan profesi guru.

Editor: faridmukarrom
tribunmataraman/david yohanes
Ilustrasi - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengecam keras adanya wacana penghapusan tunjangan profesi guru. 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengecam keras adanya wacana penghapusan tunjangan profesi guru.

Diketahui ramai diberitakan jika tunjangan profesi guru akan dihapus dana RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) atau RUU Sisdiknas.

Bahkan kini RUU Sisdiknas telah masuk dalam pembahasan Prolegnas DPRI RI.

Terkait hal ini Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi angkat bicara.

Unifah Rosyidi mengungkapkan pasal Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen hilang dalam draft RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dirinya mengatakan aturan tunjangan profesi dan guru sebelumnya masih tercantum dalam draft RUU yang dipublikasikan pada bulan April lalu.

Namun, pada draft terbaru yang diperoleh PGRI pada 22 Agustus lalu, pasal tersebut menghilang.

"Kami sudah khawatir saat draft awal itu disampaikan, jangan-jangan bagian tunjangan profesi guru akan ditiadakan. Betul kekhawatiran terbukti, pasal ini sudah tidak ada di draft resmi RUU," ujar Unifah Rosyidi dalam keterangannya, Senin (29/8/2022).

Menurut Unifah Rosyidi, hal ini menjadi tamparan telak bagi profesi pendidik di tanah air.

Guru yang selama ini bersedia mendidik dengan kesejahteraan yang sangat rendah, justru makin tak dihargai dengan adanya upaya penghapusan tunjangan.

Unifah Rosyidi mengecam hilangnya aturan mengenai tunjangan tersebut dan meminta untuk jangan coba-coba mempersulit pihaknya.

"Kami akan perjuangkan keadilan. Jangan coba-coba mempersulit sertifikasi, kenaikan pangkat, dan yang paling melukai rasa keadilan adalah menghapuskan TPG di RUU Sisdiknas," tegas Unifah Rosyidi.

Kemendikbudristek dan DPR, menurut Unifah Rosyidi, bisa menunda pembahasan draft RUU yang diajukan untuk Prolegnas. 

Dirinya meminta Kementerian dengan transparan dan terbuka kembali melakukan diskusi terhadap isi-isi aturan tersebut.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved