Berita Kediri

HMI Kediri Tolak Rencana Pemerintah Menaikkan Harga BBM

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kediri menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. 

Penulis: Didik Mashudi | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/didik mashudi
Aksi unjuk rasa HMI Kediri menolak kenaikan harga BBM. 

TRIBUNMATARAMAN.com | KEDIRI - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kediri menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. 

Penolakan mereka diwujudkan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Kediri, kemarin (29/8/2022).

Saat menggelar aksi dan orasi di depan kantor dewan mahasiswa juga menggelar sejumlah poster berisi tuntutan yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dan tarif dasar listrik (TDL).

Korlap aksi, Faizal Kurniawan menyampaikan, kenaikan harga BBM bersubsidi bakal mengakibatkan multiplier effect seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan. 

Di sisi lain, terdapat persoalan yang selalu terjadi setiap tahun, yaitu penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, di mana orang mampu lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang tidak mampu.

Selain menyoroti rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, aktivis HMI juga menolak rencana menaikkan tarif dasar listrik pelanggan listrik.

Di tengah kompleksitas persoalan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik, persoalan lain yang masih dihadapi Indonesia adanya mafia dalam sektor minyak dan gas (migas) dan tambang.

Keberadaan mafia itu memperpanjang persoalan energi di Indonesia sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada energi di Indonesia.

Merespons persoalan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif listrik dan mafia di sektor migas dan tambang di Indonesia, maka HMI menyatakan sikap menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19.

Selain itu meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

Sebagai solusi atas persoalan energi tersebut, PB HMI merekomendasikan kepada pemerintah melakukan kebijakan memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

Selain itu membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan.

Pemerintah diminta mengalokasikan pendapatan uang besar dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.

Selain itu melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM dan mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.

 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved