Berita Kediri

Bupati Kediri Ingatkan Soal Korupsi: Pengadaan Barang Tidak Sesuai Spesifikasi akan Ditolak

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengajak jajarannya untuk bersama mencegah timbulnya tindak pidana korupsi

Editor: faridmukarrom
TribunMataraman.com/Farid Mukarrom
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat berada di Pendapa Panjalu Djayati 

Laporan Wartawan Tribun Mataraman Network Lutfi Husnika

TRIBUNMATARAMAN.con | KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengajak jajarannya untuk bersama mencegah timbulnya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Salah satunya dalam pengadaan barang dan jasa.

Mas Dhito sapaan akrab bupati muda ini mengharapkan dalam pengadaan barang dan jasa, antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Pokja harus menjadi dalam satu kesatuan.

"Di dalam Pokja saya minta mulai hari ini diwajibkan harus ada dinas terkait, lalu peran dan fungsi PPK saya minta pada setiap termin pembayaran, begitu PPK turun ke lapangan dan tidak sesuai spesifikasi, tolak barangnya," tegas Mas Dhito, Kamis (25/8/2022). 

Hal itu disampaikan Mas Dhito kepada jajarannya di tiap SKPD dan UKPBJ dalam hal ini yang berkaitan pengadaan barang dan jasa ketika melakukan pertemuan bersama Satgas Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK di Ruang Pamenang Pemkab Kediri.

Pertemuan itu dilakukan dalam rangka rapat koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi 2022 dalam hal ini penguatan penggunaan APBD dan PBJ Pemerintah Kabupaten Kediri.

Baca juga: Bupati Mas Dhito Targetkan Kabupaten Kediri 100 Persen ODF Tahun Depan

Baca juga: Moment Bupati Kediri Mas Dhito Ikut Ambyar dalam Konser Iromo Tresno Denny Caknan dan Happy Asmara

Menurut Mas Dhito, sikap tegasnya itu demi menjaga supaya tidak terjadi tindak korupsi akibat timbulnya kerugian keuangan negara. Disampaikan, terminologi kerugian keuangan negara bukan berarti memenangkan yang penawaran tender paling rendah.

"Andaikata penawaran 65,70 persen itu yang menang tapi ternyata spek atau kualitasnya itu tidak bagus maka disitu kerugian keuangan negara pun terjadi," tutur Mas Dhito.

Mas Dhito mengungkapkan, untuk menghindari terjadinya tindak korupsi, selama ini di pemerintahannya tidak pernah melakukan pengkondisian dalam hal apapun. Termasuk dalam setiap proyek atau tender melalui tahapan yang fair sesuai aturan yang berlaku. 

"Maka hasil yang didapatkan, penawaran harga ini selalu melampaui 20 persen," ungkapnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved