Berita Trenggalek

Ranperda RTRW Trenggalek Masih "Nyantol", Terhambat Tambang Emas?

Raperda RTRW Kabupaten Trenggalek sampai kini masih terganjal. Hal ini diduga terjadi karena ada kaitannya dengan rencana tambang emas di Trenggalek

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/aflahul abidin
Massa yang berasal dari Aliansi Rakyat Trenggalek menggelar aksi penolakan tambang emas di depan Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, Senin (25/10/2021). 

TRIBUNMATARAMAN.com | TRENGGALEK - Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek masih terganjal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati mengatakan, ranperda itu masih mandek pada tahap verifikasi di Pemprov Jatim.

Mandeknya ranperda itu diduga akibat rencana keberadaan tambang emas di Kabupaten Trenggalek.

Ratna menjelaskan, pihaknya tetap kekeh pada rencana awal, yakni tak memasukkan area pertambangan emas di wilayah tersebut.

Baca juga: Tambang Emas di Trenggalek Picu Kerusakan Lingkungan yang Serius, Bupati pun Menolak

Pemkab, kata dia, sudah bertemu dengan beberapa kementerian untuk membahas persoalan itu.

"Kami juga meminta dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), kami mau ditemukan antara KLHK, provinsi, Kementerian ATR, untuk membahas [Ranperda] itu," kata Ratna.

Ratna mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti bagaimana RTRW yang ada di pemprov.

'Kami belum tahu RTRW-nya mau mengarah ke mana," sambungnya.

Maka dari itu, Pemkab Trenggalek telah meminta berbagai pihak untuk mendorong agar wilayah selatan Jatim tak dijadikan wilayah pertambangan.

"Kalau itu dijadikan daerah tambang, berarti Trenggalek kena. Apalagi udah ada izinnya. Berarti bisa langsung bergerak," sambung dia.

Dengan dukungan penuh dari Bupati Trenggalek, pemkab terus berupaya agar izin tambang yang dimiliki oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) agar dicabut.

"Sampai hari ini, kami tantang betul supaya izin dicabut," sambung dia.

Akibat ranperda RTRW yang masih "kecantol" itu, Ratna mengatakan, dampaknya adalah proses finalisasi yang tak bisa dilakukan.

Padahal, pembahasan ranperda itu sudah berlangsung sejak dua tahun lalu, atau 2020.

Akibat belum bisa disahkannya ranperda RTRW itu, rencana pembangunan di Kabupaten Trenggalek masih disesuaikan dengan Ranperda RTRW yang lama. 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved