Tak Percaya, Keluarga Brigadir J Menolak Tawaran Perlindungan Dari LPSK

TRIBUNMATARAMAN.com | JAKARTA - Keluarga Brigadir J menolak tawaran perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan oleh Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo.

Kata dia, kuasa hukum Brigadir J merasa tidak percaya dengan apa yang akan dilakukan LPSK untuk kliennya dan keluarganya.

"Pernah WA (WhatsApp), pernah telepon, pernah bersurat tapi tidak direspon. Dalam satu dialog di TV itu kan, salah satu pengacara mengatakan terimakasih kepada LPSK yang memberi kesempatan untuk mendapatkan perlindungan, tetapi mohon maaf kami tidak percaya. Ya sudah," kata Hasto dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (14/8/2022).

Baca juga: Kejagung Siapkan 30 Jaksa Tangani Pembunuhan Berencana Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdy Sambo

Hasto menegaskan, LPSK tak ingin memaksa keluarga Brigadir J untuk mengajukan permohonan perlindungan.

Kata dia, pemberian perlindungan kepada LPSK harus diawali dengan pengajuan dari pemohon yang butuh dilindungi.

"Karena LPSK kan perlindungannya sifatnya sukarela ya, harus orang yang terlindungi itu ya bener bener bersedia menjadi terlindung begitu," ucap Hasto.

Ia lantas menyinggung peran kuasa hukum dan masyarakat yang bersedia melindungi keluarga Brigadir J.

Sebab kata dia, jika memang ada pihak yang berkenan untuk melakukan perlindungan tersebut maka akan membantu tugas LPSK dalam menjamin keselamatan keluarga korban.

"Waktu itu saya menjawab 'gak masalah' karena kalau pengacara atau masyarakat umum bisa memberikan perlindungan pada saksi dan korban itu justru membantu pekerjaan LPSK," kata dia.

Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas

Saat ini, LPSK memang sedang gencar mengajak masyarakat dan komunitas terlibat dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tindakan pidana.

Hal itu dilakukan salah satunya melalui acara Sarasehan Budaya yang digelar di Balai Pemuda Surabaya, Jumat (12/8/2022).

LPSK mengajak ratusan warga Jawa Timur termasuk Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah yang hadir untuk menyebarkan informasi, sistem, dan peran fungsi para pihak dalam menjalankan program ini.