Berita Trenggalek

UNICEF Mengapresiasi Upaya Pemkab Trenggalek Perangi Perkawinan Anak

UNICEF mengapresiasi upaya Pemkab Trenggalek dalam memerangi perkawinan anak yang salah satunya dengan menggagas gerakan desa nol perkawinan anak

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/aflahul abidin
Peluncuran gerakan desa nol perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek. 

TRIBUNMATARAMAN.com| TRENGGALEK - UNICEF mengapresiasi upaya Pemkab Trenggalek dalam memerangi perkawinan anak 

Menurut Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Arie Rukmantara, Pemkab Trenggalek telah mengambil langkah-langkah cepat untuk mencegah perkawinan anak.

Salah satunya, kepada anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19 lewat gerakan orang tua asuh yang digagas 2021.

Lewat program itu, pemkab menjembatani bantuan dari dermawan kepada para anak yang orang tuanya meninggal akibat pandemi.

Memanfaatkan teknologi digital, bantuan dari masyarakat itu langsung masuk ke rekening anak tanpa perantara.

Bantuan itu diharapkan mampu membantu keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak tersebut.

“Respons cepat ini penting untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang berisiko terjadi selama masa pandemi Covid-19," kata Arie.

Selain itu, UNICEF juga mengapresiasi program yang baru saja diluncurkan untuk memerangi perkawinan anak dari tingkat desa, yakni gerakan desa nol perkawinan anak.

“Pencegahan perkawinan anak melalui Gerakan Desa Nol Perkawinan Anak dan Desa SAFE4C sejalan dengan pencapaian SDG Tujuan ke-5 untuk penghapusan perkawinan anak dan tujuan ke-16 untuk perlindungan anak, serta memastikan semua anak terlindungi," sambung Arie.

Gerakan desa nol perkawinan anak, menurut dia, merupakan strategi penanganan kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur.

Mulai dari desa/kelurahan, puskesmas, pusyangatra kecamatan, puspaga kabupaten, kantor urusan agama, pengadilan agama, hingga koordinator wilayah pendidikan.

Arie menjelaskan, angka perkawinan anak di Tanah Air masih tergolong tinggi.

Perkawinan anak itu, kata dia, berdampak terhadap tingkat pendidikan dan anak.

"Anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun berpeluang empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah atau setara," imbuhnya.

Selain itu, perkawinan anak juga menyebabkan kerugian ekonomi, setidaknya 1,7 persen dari produk domestik bruto di Indonesia.

"Secara global,dampak perkawinan anak juga akan menyebakan bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun berpeluang untuk meninggal sebelum usia 28 hari, 2,15 kali lebih besar dari mereka yang lahir dari ibu yang berusia 20-30 tahun," sambungnya.

Lebih lanjut, perkawinan anak juga rentan berujung pada kekerasan dalam rumah tangfa.

"Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018, 3,5 persen kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun dengan usia ibu 14-15 tahun. Selanjutnya, sebesar 22,4 persen terjadi pada batita dengan usia ibu 16-17 tahun," pungkasnya. 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved