Berita Tulungagung

Wakil Ketua DPRD Tulungagung Ditahan KPK, Diklaim Tak Mengganggu Agenda Kedewanan

Ketua DPRD Tulungagung mengaku penahanan wakil ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim oleh KPK, tak mengganggu kinerja kedewanan di DPRD Tulungagung

Penulis: David Yohanes | Editor: eben haezer
ist/youtube KPK
Adib Makarim (kiri), Wakil Ketua DPRD Tulungagung ditahan KPK. 

TRIBUNMATARAMAN.com | TULUNGAGUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim, Rabu (3/8/2022).

Politisi PKB ini sebelumnya telah dijadikan tersangka uang ketok palu pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018.

Selain Adib, Imam Kambali, anggota DPRD Tulungagung dari Fraksi Hati Nurani Bersatu juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengaku menghormati proses hukum pada Adib dan Kambali.

"Kami menghormati apa yang dilakukan pihak yang berkompeten di bidangnya (KPK)," ujar Marsono.

Menurutnya, proses hukum pada Adib dan Kambali tidak akan menganggu kinerja dewan.

Sebab DPRD selama ini sudah terbiasa bekerja dengan membagi tugas.

Apa yang terjadi pada anggota tidak akan menganggu kinerja secara keseluruhan.

Sebelum ditahan oleh KPK,  Adib juga masih aktif pada kegiatan DPRD Tulungagung.

"Semuanya (Adib dan Kambali)  masih aktif d kegiatan dewan. Satu atau dua kali izin kan sudah biasa," sambung Marsono.

Sementara Sekretaris DPRD Tulungagung, Darmaji, selama masih menjadi tersangka, maka gaji dan tunjangan masih melekat.

Namun selama tidak mengikuti kegiatan  dewan, besaran gaji yang diterima akan berubah.

jika statusnya berkekuatan hukum tetap dan dilakukan pergantian antar waktu (PAW).

"Selama masih berstatus anggota DPRD  maka masih berhak mendapatkan gaji," katanya.

Penahanan Adib buntut dari pengembangan perkara suap ketok palu pengesahan APBD an APBD Perubahan 2014-2018 dengan terpidana mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

Seperti diketahui, tiga mantan ketua DPRD Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Adib Makarim, Agus Budiarto dan Imam Kambali.

Mereka diduga ikut menikmati uang suap untuk memperlancar pengesahan APBD dan APBD 2014-2018.

Namun Kambali dan Agus belum ditahan karena beralasan masih masih dan tidak menghadiri panggilan KPK. 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved