Berita Kediri

Pegiat Antikorupsi Pertanyakan Inisiator Fee Kasus BPNT Kota Kediri Belum Tersentuh Hukum

Supriyo memberikan contoh dari pihak suplier untuk beras yang semula suplier hanya mengambil keuntungan Rp 200 per kg melonjak menjadi Rp 900 per kg.

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Anas Miftakhudin
TribunMataraman.com/Didik Mashudi
Pegiat antikorupsi mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri mempertanyakan inisiator pelaku korupsi yang belum ditahan, Rabu (3/8/2022). 

TRIBUNMATARAMAN.COM I KEDIRI - Pegiat antikorupsi di Kota Kediri mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Rabu (3/8/2022).

Puluhan massa mempertanyakan inisiator korupsi kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang hingga kini masih belum diproses hukum.

Di kantor kejaksaan massa membacakan berbagai mantra dengan tujuan para jaksa diberikan keberanian dan kekuatan untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang ada di Kota Kediri.

Selain itu juga menggelar tarian jaranan sebagai ekspresi dukungan kepada aparat penegak hukum.

Menariknya dalam aksi tersebut, sejumlah pendemo ikut menari barongan.

Setelah menyampaikan orasi berkaitan dengan penegakan hukum, perwakilan pendemo ditemui Kasi Pidsus, Nurngali dan Kasi Intel Hery Rachmad di ruang rapat.

Supriyo Korlap aksi pegiat antikorupsi, mengungkapkan setelah menyaksikan persidangan kasus BPNT ada fakta persidangan yang sangat nyata.

Karena salah satu pejabat setingkat Kepala Seksi (Kasi) di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri yang menginisiasi pertemuan di salah satu rumah makan.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus BPNT Kota Kediri sampai beberapa kali.

"Dari sejumlah pertemuan itu disepakati penitipan harga yang berakibat negara harus membayar lebih," ungkapnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved