Polemik RKUHP

Soal Draft RKUHP, Komite Keselamatan Jurnalis Minta DPR Beri Ruang Partisipasi Publik

KKJ berharap, dengan adanya permohonan KIP tersebut, DPR RI segera memberikan draft RKUHP yang final dan resmi.

Penulis: eben haezer | Editor: eben haezer
ist
Zaky Yamani dari Amnesty Internasional Indonesia dalam press conference virtual yang digelar Senin (18/7/2022) 

TRIBUNMATARAMAN.com | JAKARTA – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) akan mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik (KIP) draft RKUHP kepada DPR RI.

Zaky Yamani dari Amnesty Internasional Indonesia yang juga tergabung dalam KKJ mengatakan, permohonan KIP tersebut terpaksa diajukan karena pembicaraan tentang draft KUHP sudah sejak lama berlangsung.

“Keinginan kami mengirimkan surat KIP kepada DPR ini seharusnya tidak perlu, karena kita kan sudah ramai-ramai membicarakan tentang draft KUHP ini sejak lama,” kata Zaky Yamani dalam press conference, Senin (18/7/2022) siang.

KKJ berharap, dengan adanya permohonan KIP tersebut, DPR RI segera memberikan draft RKUHP yang final dan resmi.

KKJ memang telah mendapatkan draft yang disebut-sebut sebagai draft RKUHP yang final. Namun tidak ada pernyataan resmi dari DPR bahwa draft RKUHP yang baru-baru ini beredar, adalah draft RKUHP yang resmi dan final.

“Seharusnya, pemerintah sejak awal, kalau memang sudah merancang UU itu, setidaknya menbagikan draft itu ke publik agar publik punya kesempatan menyampaikan kritik dan masukan terhadap RUU. Tetapi yang terjadi sebaliknya, partisipasi publik ini sama sekali ditutup oleh pemerintah,” imbuhnya.

Kata dia, pemerintah memang pernah menyatakan bahwa pembahasan draft RUU tersebut telah melibatkan publikm elalui diskusi-diskusi. Namun baginya diskusi itu saj atak cukup karena draftnya tak pernah dibagikan kepada publik.

“Kok pemerintah main kucing-kucingan, petak umpet untuk urusan yang terkait kepentingan publik?  Kami mohon DPR merespon surat permohonan KIP kami dan tolong bukalah partisipasi publik yang bermakna. Jangan lagi mengeluarkan statement yang seakan-akan draft itu sudah final. Padahal masyarakat sipil punya banyak daftar pasal-pasal yang bermasalah, lebih banyak dari yang disebutkan pemerintah,” pungkasnya.

  • Berita Terkait :#Polemik RKUHP
    Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved