Berita Tulungagung

105 Guru Honorer Sudah Berubah Jadi PPPK, Pemkab Tulungagung Masih Butuh 1.119 Pegawai Lagi

Sebanyak 105 guru honorer di Tulungagung telah menerima SK PPPK. Meski demikian, Pemkab Tulungagung masih butuh 1.119 pegawai lagi.

Penulis: David Yohanes | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/david yohanes
Para Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tulungagung yang baru diangkat saat mengambil SK pengangkatan 

TRIBUNMATARAMAN.com | TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo kembali menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Rabu (25/5/2022).

Dalam kesempatan ini ada 105 guru honorer yang menerima SK pengangkatan PPPK.

Sebelumnya sudah ada 675 guru honorer yang menerima SK pengangkatan PPPK, pada 20 April lalu.

"Ini adalah pengangkatan tahap dua.  Saya ikut bahagia, karena perjuangan panjang akhirnya mereka berubah status menjadi PPPK," terang Bupati.

Meski demikian, Bupati mengaku akan terus mengupayakan para guru honorer lain untuk menjadi PPPK.

Sekurangnya ada 2 ribu guru dengan status honorer masih mengabdi di tingkat SD dan SMP.

Maryoto berharap pemerintah pusat terus membuka rekrutmen untuk PPPK.

"Kami maunya sisanya segera jadi PPPK. Tapi semua tergantung pada pemerintah pusat," ucap Maryoto.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Soeroto, pihaknya mengusulkan kuota 1.119 PPPK.

Angka tersebut berdasar kebutuhan pegawai yang ada di Kabupaten Tulungagung saat ini.

Dari angka itu, 900 di antaranya adalah guru dan sisanya tenaga kesehatan serta pegawai lain-lain.

"Sebenarnya skemanya bisa PPPK, atau CPNS. Namun saat ini pemerintah masih mengutamakan PPPK," terang Soeroto.

Jika jalur PPPK, maka para pelamarnya adalah tenaga honorer yang sudah masuk pusat dana.

Sementara jika CPNS pelamarnya berasal dari masyarkat umum yang memenuhi syarat yang ditentukan.

Masih menurut Soeroto, jika menghitung seluruh kekurangan pegawai, maka masih dibutuhkan 3000-4000 orang.

"Jika menghitung kebutuhkan semua OPD, maka bisa sampai 3000-4000 pegawai. Namun saat ini pemerintah masih fokus pada guru dan tenaga kesehatan," tutur Soeroto.

Data dari BKPSDM Kabupaten Tulungagung, setiap tahun ada 500-600 PNS yang pensiun.

Jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah PNS maupun PPPK baru yang diangkat. (David Yohanes) 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved