Berita Nganjuk

Kinerja Guru PPPK Miliki Tugas Sama dengan PNS, Wujudkan Pembangunan Nganjuk yang Nyawiji

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi, mengatakan tenaga PPPK yang sudah menerima SK betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Anas Miftakhudin
Tribun Mataraman / Ahmad Amru
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi di tengah para guru setelah mendapatkan SK sebagai PPPK. 

TRIBUNMATARAMAN.COM I NGANJUK - Peran tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diharapkan makin meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasalnya, tenaga guru PPPK memiliki tugas yang sama dengan tenaga guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) lainnya.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi, mengatakan tenaga PPPK yang sudah menerima SK betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Disamping itu, tenaga PPPK harus bisa ikut mewujudkan pembangunan Kabupaten Nganjuk yang nyawiji.

"Tugas mendidik para siswa harus bisa ditingkatkan setelah tenaga guru berstatus PPPK," kata Marhaen Djumadi usai menyerahkan 263 SK kepada tenaga guru Kabupaten Nganjuk, Kemarin.

Marhaen Djumadi mengingatkan kepada tenaga PPPK mereka sekarang juga sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Yang membedakan antara PPPK dan PNS yakni PNS sebagai pegawai tetap dan PPPK sebagai tenaga kontrak kerja.

Oleh karena itu tenaga PPPK juga memiliki tugas dan tanggung jawab sama dengan PNS Pemkab Nganjuk.

"Sesuai aturan, tenaga PPPK akan dilakukan pembaruan kontrak kerja selama satu tahun sampai 30 tahun. Namun apabila tenaga PPPK tersebut tidak bisa bekerja dengan baik, maka bisa saja dilakukan pemutusan kontrak kerja sesuai aturan yang ada," ucap Marhaen Djumadi.

Oleh karena itu, tambah Marhaen Djumadi, pihaknya berpesan agar tenaga guru PPPK bekerja dengan giat dan penuh semangat.
Tenaga PPPK harus bisa bekerja maksimal sesuai tugas yang diamanatkan.

"Bekerja dengan loyalitas yang tinggi dan bertanggung jawab penuh dalam setiap tugas yang dibebankan," ujar Marhaen Djumadi.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kembali diserahkannya SK tenaga PPPK untuk para guru. Hal itu bisa menjadi langkah untuk memberikan status kepegawaian dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru.

"Tentunya ini menjadi kebijakan sangat baik dan di tunggu-tunggu tenaga guru yang sebelumnya berstatus hononer daerah (Honda)," kata Tatit Heru Tjahjono.

Oleh karena itu, tambah Tatit Heru Tjahjono, apabila ada aturan dan dimungkinkan maka kebijakan memberikan status pegawai PPPK untuk tenaga kerja bidang lain yang belum mendapatkan SK penetapan.

Ini dikarenakan hingga kini jumlah pegawai Pemkab Nganjuk berstatus THL (tenaga harian lepas) jumlahnya masih ribuan orang.

"Mudah-mudahan saja harapan dan keinginan dari para pekerja THL Pemkab Nganjuk bisa segera mendapatkan kepastian," tutur Tatit Heru Tajhjono.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved