Politik

La Nyalla Ingatkan Luhut: Tunda Pemilu dan Presiden 3 Periode akan Picu Kemarahan Publik

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti mengingatkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk tak meneruskan polemik penundaan pemilu

Editor: eben haezer
ist
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.  

Reporter: Bobby C Koloway

TRIBUNMATARAMAN.com | SURABAYA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya untuk menolak penundaan Pemilu. Ia juga mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk tidak meneruskan polemik penundaan ini.

Apabila polemik ini berlanjut, pihaknya khawatir bisa memicu kemarahan publik lebih besar. “Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini," kata LaNyalla, Minggu (3/4/2022).

"Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” lanjut senator dapil Jawa Timur ini.

Mengutip hasil analisa Big Data yang dimiliki, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode turun dari 28 persen menjadi 23 persen. Ini menjadi bukti konkret, masyarakat menolak isu perpanjangan presiden 3 periode.

"Apalagi dukungan kepala desa agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode. Ini justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat,” terang LaNyalla.

Apalagi, di saat bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi. “Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen,” kata LaNyalla.

Tak mengherankan, ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode. “Bulan Maret lalu, saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik," katanya.

"Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12 persen,” terang LaNyalla.

LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas. “Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan," katanya.

"Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ” tutup LaNyalla.

Penolakan terhadap isu perpanjangan periode presiden dan penundaan Pemilu terjadi di beberapa wilayah. Di antaranya, unjuk rasa oleh mahasiswa di Jakarta yang menyampaikan dua tuntutan, yakni penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 pada beberapa hari terakhir.

Sebelumnya, isu perpanjangan masa jabatan presiden di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kembali bergulir. Setelah diserukan oleh para kepala dan perangkat desa, kini, usulan serupa disampaikan oleh tokoh daerah.

Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut terseret dalam kegaduhan ini. Pasalnya, dukungan perpanjangan masa jabatan presiden yang diusulkan para kepala desa maupun tokoh daerah disampaikan di hadapan Luhut. (bob) 

 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved