Wacana Penundaan Pemilu

Beda Dengan Big Data Luhut, Survey Charta Politika: 70,6 Masyarakat Jatim Tolak Penundaan Pemilu

Berbeda dengan Big Data Luhut, Hasil Survey Charta Politika menyebut sebanyak 70,6 persen masyarakat Jatim menolak wacana Penundaan Pemilu.

Editor: eben haezer
ist
Ilustrasi 

Reporter: Yusron Naufal Putra

TRIBUNMATARAMAN.com | SURABAYA - Mayoritas masyarakat Jawa Timur menghendaki gelaran Pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu tahun 2024. Praktis, wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden pun ditolak. 

Hal ini tergambar dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga Charta Politika Indonesia terkait Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Timur tahun 2022. 

Survei ini dilakukan pada rentang 3 – 9 Februari 2022 dengan melibatkan 1210 responden dengan menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error ± 2,82 persen. 

Hasilnya cukup signifikan. Mengutip hasil survei yang dirilis 16 Maret itu menunjukkan 63,4 persen masyarakat Jawa Timur mengetahui jika Pemilu mendatang akan dilangsungkan pada tahun 2024. Dari mereka yang tahu Pemilu ini setuju dengan dilaksanakannya Pemilu tahun 2024.

Sementara hampir 80 persen, tepatnya 70,6 persen masyarakat Jawa Timur tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden dengan alasan kondisi ekonomi yang masih sulit akibat pandemi Covid-19. 

"70,6 persen (responden masyarakat Jawa Timur) menolak penundaan Pemilu," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Kamis (17/3/2022). 

Hasil survei ini berbeda dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut 110 juta orang di Indonesia mendukung penundaan Pemilu

Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo mengungkapkan wacana penundaan Pemilu memang harus dihentikan. Fakta mengenai masyarakat tak setuju bergulirnya wacana itu sedianya menjadi perhatian elit politik. 

Apalagi, wacana ini sebelumnya berembus dari sebagian kalangan elit politik. Jika tidak segera disetop bukan tidak mungkin, pada jangka panjang bakal memicu persepsi negatif dari masyarakat. 

Sebab, partai politik harus menjawab kepentingan publik. Dalam konteks ini, seluruh pihak diharapkan tetap patuh pada konstitusi. 

"Menurut saya, wacana ini tidak produktif jika diteruskan dalam perspektif kepentingan publik," ujarnya saat dikonfirmasi terpisah di hari yang sama. 

 

  • Berita Terkait :#Wacana Penundaan Pemilu
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved