Breaking News:

Berita Blitar

Lantik 161 Pejabat Fungsional, Wali Kota Blitar Minta ASN Harus Kuasai Informasi Teknologi

Wali Kota Blitar, Santoso melantik 161 pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Blitar, Jumat (31/12/2021). 

Penulis: Samsul Hadi | Editor: eben haezer
Tribunmataraman.com/samsul hadi
Wali Kota Blitar, Santoso melantik 161 pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Blitar, Jumat (31/12/2021). 

TRIBUNMATARAMAN.com I BLITAR - Wali Kota Blitar, Santoso melantik 161 pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Blitar, Jumat (31/12/2021). 

Dalam kesempatan itu, Santoso mengajak seluruh apartur sipil negara (ASN) di Kota Blitar untuk terus belajar teknologi informasi.

"Selain membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat, teknologi informasi juga menjadi solusi di tengah terbatasnya sumber daya aparatur," kata Santoso usai melantik pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Blitar.

Santoso mengatakan kemajuan teknologi menjadikan banyak tugas ASN terutama yang sifatnya rutin sangat memungkinkan akan digantikan mesin dan bahkan robot. 

"Untuk itu, Saya berharap seluruh ASN harus belajar menguasai teknologi informasi, karena pelayanan publik saat ini dituntut cepat," ujarnya. 

Pada kegiatan itu, Wali Kota Santoso melantik 161 pejabat administrator atau setara eselon IV menjadi pejabat fungsional.

Pelantikan pejabat fungsional merupakan amanat sekaligus tindak lanjut surat dari Kemendagri pada 27 Desember 2021 tentang persetujuan penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Salah satu substansi surat itu, yakni, bupati/wali kota agar melantik pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional paling lambat 31 Desember 2021 dengan angka kredit dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi penyetaraan jabatan administrasi, penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

Prinsipnya tidak boleh ada penurunan pendapatan karena penyetaraan jabatan ini sehingga tidak ada ASN yang dirugikan. 

Santoso berharap penyetaraan ini tidak mengganggu kinerja tetapi justru mempercepat pencapaian target indikator kinerja utama masing  masing perangkat daerah. 

"Para kepala organisasi perangkat daerah diharapkan juga terus memotivasi stafnya sekaligus segera beradaptasi dengan struktur yang baru," katanya. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved