Breaking News:

Berita Nganjuk

Bappenas Tindak Lanjuti Program SIDKD yang Dikembangkan Pemkab Nganjuk

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menindaklanjuti program Sistem Integrasi Data kelurahan dan Daerah (SIDKD) Kabupaten Nganjuk.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi (paling kanan) saat menerima kunjungan tim Bappenas dalam tindak lanjut program SIDKD yang dilaksanakan Pemkab Nganjuk.  

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menindaklanjuti program Sistem Integrasi Data kelurahan dan Daerah (SIDKD) Kabupaten Nganjuk.

Hal itu dilakukan Tim Bappenas dengan melakukan kunjungan ke Pemkab Nganjuk dipimpin langsung Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Maliki.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, pembentukan satu data sekarang ini sangatlah penting. Karena tidak sekedar data, melainkan data untuk acuan dalam menentukan sebuah kebijakan.

"Misalnya untuk intervensi kebijakan, dari data itu bisa diketahui informasi berapa jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, atau kondisi rumah tidak layak huni. Semuanya bisa menjadi dasar dalam menentukan program atau kebijakan yang bisa diambil dari pemerintah daerah," kata Marhaen Djumadi, Rabu (29/12/2021).

Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Surveymeter, Ni Wayan Suriatini Sutriastini menyampaikan tentang sejarah singkat SIDKD di Kabupaten Nganjuk yang diawali pada tahun 2018 dimana SurveyMeter dan Pemkab Nganjuk melakukan sensus yang menghasilkan data kesehatan yang akurat di 11 desa di Kecamatan Patianrowo.

"Sistem data terpadu tersebut berbasis level Puskesmas untuk penanganan stunting. Tidak hanya data, program itu juga menghasilkan sumber daya manusia di 11 desa yang terlatih mengelola data," kata Ni Wayan Suriatini.

Selanjutnya pada 2020 dan 2021, dikatakan Ni Wayan Suriatini, digelar sensus pendataan di 20 kelurahan di Kecamatan Nganjuk. Yang sebelumnya pendataan hanya pada sektor kesehatan, kali ini diperluas dengan mencakup 16 data sektoral perangkat daerah. Antara lain sektor pendidikan, sosial, pertanian, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

“Yang semuanya dilakukan oleh kader pendataan dari kelurahan, kader posyandu, kesehatan, dan pemuda. Pendataan by name by addres," ucap Ni Wayan Suriatini.

Pendataan tersebut, ungkap Ni Wayan, menghasilkan data 16 sektor dan ada 147 sumber daya manusia (SDM) kelurahan yang terlatih mengelola data. Dan satu sistem dashboard data yang mampu menyajikan data hingga ke tingkat Rukun Tetangga atau RT.

"Dari situlah menuju program satu data dapat diwujudkan di Kabupaten Nganjuk," ujar Ni Wayan Suriatini.

Sementara Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapenas, Maliki mengatakan, pihaknya cukup mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Nganjuk. Ini setelah SIDKD yang sudah dibangun di Kabupaten Nganjuk bisa memberikan percontohan bagi daerah lain.

Dijelaskan Maliki, pemerintah saat ini terus melakukan intervensi berbasis data untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024 nanti. Di dalam menegakkan intervensi berbasis data, Bappenas bersama dengan Kementerian Keuangan merekomendasikan pengembangan registrasi sosial ekonomi.

Dengan melakukan registrasi sosial ekonomi, tambah Maliki, akan membantu desa dan kelurahan dalam memberikan rekomendasi penerima bantuan sosial, maupun program pemberdayaan ekonomi lainnya.

"Status akan dilacak terus dan sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga intervensi bisa lebih terfokus. Misalnya dapat mengetahui siapa yang berhak mendapat bansos, pelatihan kerja, bahkan juga dapat mengetahui tentang reformasi agraria," tutur Maliki. (aru/Achmad Amru Muiz) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved