Breaking News:

Berita Nganjuk

SKTM Dinonaktifkan, Masih Banyak Warga Miskin di Nganjuk Belum Tercover Kesehatan, Kalau Sakit?

Inilah yang sulit, nantinya warga miskin yang sakit bila tidak memiliki kartu jaminan kesehatan bisa tidak lagi gratis berobat di rumah sakit

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Anas Miftakhudin
Istimewa
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi saat menggelar rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait mulai tidak berlakunya SKTM pada tahun 2022 untuk bantuan jaminan kesehatan warga miskin di Kabupaten Nganjuk. 

TRIBUNMATARAMAN.COM I NGANJUK - Pemkab Nganjuk mencari solusi terbaik sebelum Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Jaminan Sosial Kemasyarakatan dinonaktifkan.

Langkah ini dilakukan karena jumlah warga tidak mampu di Kabupaten Nganjuk yang membutuhkan bantuan layanan kesehatan cukup besar.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, Pemkab Nganjuk masih berupaya mencari solusi terkait penonaktifan SKTM untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat bersama BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan.

Serangkaian kegiatan rapat koordinasi terus dilakukan Pemkab Nganjuk setelah SKTM Jaminan Sosial Kemasyarakatan tersebut dinonaktifkan mulai Januari 2022 mendatang.

"Kami masih terus berupaya melakukan hitung-hitungan data warga miskin yang layak mendapat bantuan jaminan kesehatan. Khawatirnya mulai tahun 2022 akan banyak warga miskin yang tidak lagi mendapat layanan kesehatan tanpa biaya," kata Marhaen Djumadi, Kamis (16/12/2021).

Di Kabupaten Nganjuk, ada sekitar 850.000 warga yang mendapatkan jaminan kesehatan.

Mereka terdiri dari 550.975 orang mendapat bantuan jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat, sebanyak 15.933 orang mendapat bantuan jaminan kesehatan dari Provinsi Jatim, sebanyak 34.11 orang mendapat bantuan jaminan kesehatan dari Pemkab Nganjuk, dan sekitar 239.762 orang peserta jaminan sosial secara mandiri atau umum.

"Untuk Pemkab Nganjuk diupayakan ada tambahan 10.000 orang penerima jaminan kesehatan, sehingga total ada 44.000 orang yang menerima jaminan sosial kesehatan dari Pemkab Nganjuk," ucap Marhaen Djumadi.

Disamping itu, dalam program jaminan kesehatan tersebut sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri penerima bantuan jaminan kesehatan harus memiliki kartu.

Dengan demikian tidak lagi dapat dilakukan pengumpulan biaya kesehatan di Rumah Sakit dari siapa saja yang sakit baru dibayar oleh Pemda dari angaran yang telah disediakan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved