Breaking News:

Berita Nganjuk

Tak Ada Kompromi, Penyelesaian Sejumlah Proyek Pembangunan Nganjuk Harus Sesuai Kontrak Pengerjaan

Pemkab Nganjuk memastikan tidak akan ada kompromi soal waktu penyelesaian proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Proyek Pedestrian di sepanjang jalan A Yani Kota Nganjuk yang pengerjaanya terus dikebut untuk memenuhi target waktu selesai pengerjaan tanggal 20 Desember 2021. 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Pemkab Nganjuk memastikan tidak akan ada kompromi soal waktu penyelesaian proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian semua proyek Pembangunan di Kabupaten Nganjuk yang didanai oleh APBN ataupun APBD, harus selesai sesuai target waktu yang telah ditentukan.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, di Kabupaten Nganjuk saat ini ada tiga proyek besar yang sedang dikerjakan. Yakni Pedestrian di sepanjang jalan A Yani Kota Nganjuk, Jembatan di Kecamatan Berbek, dan Proyek pembangunan sejumlah Puskesmas.

"Tiga proyek tersebut menjadi perhatian kami dan harus selesai tepat waktu sesuai kontrak pengerjaan," kata Marhaen Djumadi, Rabu (15/12/2021).

Dijelaskan Marhaen Djumadi, untuk proyek yang didanai APBN melalui Dana Insentif Daerah (DID) yakni pembangunan Pedestrian sesuai aturan akan dibayar sesuai hasil dari pengerjaan. Bila sampai batas waktu pengerjaan ternyata proyek pembangunan hanya selesai 85 persen maka pembayarannya sebesar itu.

"Artinya, pengerjaan proyek yang didanai DID sesuai dengan hasil pengerjaan. Dan itu tidak menjadi soal," ucap Marhaen Djumadi.

Sedangkan proyek pembangunan yang didanai oleh APBD, pembayarannya sesuai Peraturan Presiden (Perpres). Yakni masih ada tenggang waktu atau diberi waktu jeda dalam pegerjaan sampai selesai dari waktu sesuai kontrak kerja. Baru nantinya proyek yang dikerjakan pelaksana dibayar sesuai kontrak yang telah ditanda tangani.

Disamping itu, ungkap Marhaen Djumadi, bagi pelaksana proyek yang didanai APBD tersebut ada jaminan proyek dan sanksi bila gagal selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dan pelaksana proyek tersebut juga dapat disanksi berat salah satunya black list sehingga mereka tidak lagi dapat mengikuti tender proyek pembangunan lainya di Kabupaten Nganjuk.

"Ketentuan dalam pembayaran proyek pembangunan itu yang harus kita ikuti dan tegakkan. Kami tidak akan kompromi dan pengerjaan proyek harus sesuai dengan kontrak kerja tanpa ada pengecualian dan sebagainya," tandas Marhaen Djumadi.

Memang, diakui Marhaen Djumadi, pihaknya telah memanggil rekanan atau pelaksanaan proyek, pemilik perusahaan pemenang tender proyek.

Dalam pertemuan tersebut disepakati penyelesaian proyek harus sesuai waktu yang telah ditentukan. Artinya, pengerjaan proyek tidak boleh molor dari waktu sesuai kontrak perjanjian.

"Dan para rekanan ataupun pemilik perusahaan pemenang tender proyek bisa mengerti dan akan mematuhi ketentuan waktu pengerjaan," tutur Marhaen Djumadi. (aru/Achmad Amru Muiz)

 

 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved