Breaking News:

Berita Nganjuk

Waktu Pembahasan Terlalu Pendek, Fraksi Hanura DPRD Nganjuk Tolak Ikut Bahas Raperda RPJMD Perubahan

Fraksi Partai Hanura DPRD Nganjuk menolak ikut serta dalam rapat paripurna DPRD Nganjuk yang mengagendakan pandangan umum Fraksi tentang Raperda RPJMD

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Rapat Paripurna DPRD Nganjuk 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dengan agenda pandangan umum Fraksi tentang usulan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diwarnai penolakan dari Fraksi Hanura.

Juru Bicara Fraksi Hanura, DPRD Kabupaten Nganjuk, Edy Santoso mengatakan, penolakan Fraksi Hanura untuk ikut dalam pembahasan dan Pansus Raperda RPJMD Perubahan tersebut disebabkan beberapa alasan.

Yakni dikarenakan hingga kini belum diundangkanya Perda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kabupaten Nganjuk.

"Padahal, antara Perda RTRW dengan Perda RPJMD Kabupaten Nganjuk itu saling berkaitan dan tidak bisa lepas dalam pelaksanaan pembangunan," kata Edy Santoso, Selasa (14/12/2021).

Tentunya, dikatakan Edy Santoso, apabila Perda RTRW belum diundangkan sementara Perda RPJMD dilakukan perubahan dipastikan nantinya jalanya roda pembangunan bisa saling bertabrakan antara program satu dengan program lainya.

Setidaknya hingga 2023 nanti ketidakpastian arah Pembangunan di Kabupaten Nganjuk bisa tidak optimal karena tidak sejalan dengan Perda RTRW.

"Persoalan ini bagi Fraksi Hanura cukup rumit dan tidak bisa dipaksakan rencana Pembangunan jangka menengah di Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan RTRW," ucap Edy Santoso.

Alasan lain Fraksi Hanura menolak pembahasan Raperda RPJMD Perubahan, menurut Edy Santoso, waktu pembahasan yang hanya 15 hari.

Artinya dalam waktu 15 hari tersebut DPRD Nganjuk dipaksakan melakukan pembahasan rencana pembangunan Kabupaten Nganjuk hingga tahun 2023 tanpa bisa mendengarkan masukan dari tokoh masyarakat ataupun seorang ahli di bidangnya.

"Ini bagi kami sudah di luar kemampuan anggota DPRD untuk bisa menghasilkan produk peraturan yang benar-benar baik untuk rakyat, makanya kami mohon izin menolak ikut membahas Perda RPJMD Perubahan yang diusulkan Pemkab Nganjuk," ujar Edy Santoso.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved