Breaking News:

Berita Kediri

Bupati Kediri Minta Warga Laporkan Bila Ada Tindakan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramono meminta masyarakat laporkan tindakan jual beli jabatan perangkat desa. Dia janji akan ditindak tegas

Penulis: Farid Mukarom | Editor: eben haezer
TribunMataraman.com/Farid Mukarrom
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat berada di Pendapa Panjalu Djayati 

TRIBUNMATARAMAN.com | KEDIRI - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramono meminta masyarakat laporkan tindakan jual beli jabatan perangkat desa.

Imbauan Putra Menseskab Pramono Anung ini bukan isapan jempol belaka. Pasalnya sudah berkali - kali pria yang akrab disapa Mas Dhito ini memberikan warning untuk tak melakukan transaksi jual beli jabatan.

“Hari ini persoalan jual beli jabatan perangkat desa harus hilang dari Kabupaten Kediri,” ujarnya.

Baca juga: Pengakuan Bapak Pemerkosa 2 Putri Kandung di Ponorogo: Saya Sayang Sama Anak

Bupati menjanjikan, siapa saja yang bermain dalam pengisian perangkat desa akan ditindak tegas. 

Tak terkecuali bila ada oknum pejabat yang melakukan penyelewengan kewenangannya, sanksi tegas bakal diberikan. 

“Saya tak peduli siapa yang meng-back up, saya bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.

Selain itu Mas Dhito sudah menunjuk Inspektorat dari intern Pemkab Kediri untuk mengawasi adanya kasus praktik jual beli jabatan pengisian perangkat desa.

Selain melibatkan inspektorat, pria lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini juga meminta peran aktif masyarakat untuk memberikan informasi bilamana ditemukan indikasi kecurangan pengisian perangkat di daerahnya. 

'Warga Kediri tolong bantu saya, pantau seleksi pengisian perangkat desa. Kalau ada kecurangan tolong dilaporkan," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri saat ini digelar serentak di 147 desa yang tersebar di 22 kecamatan dengan 305 jabatan perangkat.

Adapun dengan disahkannya Perbup 48 tahun 2021 pengisian perangkat desa dikembalikan menjadi kewenangan kepala desa. 

Camat Wates, Arief Gunawan secara terpisah menyampaikan, adanya Perbup 48 Tahun 2021, artinya untuk menyeleksi perangkat juga harus hati-hati.

Perangkat yang terpilih nantinya harus benar-benar yang terbaik. sehingga, bilamana wilayahnya ditemukan adanya penyelewengan, selaku pembina dan pengawas, pihaknya akan melaporkan kepada bupati.

"Saya setuju sekali dengan ketegasan Mas Dhito, tidak ada jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa ini, artinya perangkat desa yang terpilih sesuai kenyataan yang ada, yang terbaik yang jadi," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved