Breaking News:

Berita Nganjuk

Pemkab Nganjuk Gencar Sosialisasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) intensif disosialisasikan di Kabupaten Nganjuk.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi memberikan pemaparan dalam sosialisasi perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Nganjuk ditengah Kawasan Industri. 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) intensif disosialisasikan di Kabupaten Nganjuk.

Hal itu dilakukan untuk menginventarisasi, menganalisis, dan menyamakan atau sinkronisasi tentang lahan Pertanian dan berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, pertanian merupakan merupakan mata pencaharian dan penghasil utama di Kabupaten Nganjuk.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk telah menjadikan sektor Pertanian sebagai yang pertama berkontribusi untuk Kabupaten Nganjuk

Untuk itu, dikatakan Marhaen Djumadi, diperlukan analisa agar lahan pertanian terus tersedia secara berkelanjutan. Namun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dengan data yang dimiliki Disperta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Semua unsur tersebut menjadi masukan untuk LP2B dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Nganjuk," kata Marhaen Djumadi, kemarin.

Makanya, ungkap Marhaen Djumadi, pemerintah harus betul-betul fokus dan harus memiliki tim agar memiliki pemahaman yang sama dalam menyikapi intervensi perlindungan lahan pertaian pangan berkelanjutan. Apalagi Kabupaten Nganuuk tengah masuk menjadi kawasan industri. Dengan demikian semua pihak harus cerdas, bagaimana memilah dan memilih agar lahan pertanian jangan sampai habis.

Di samping itu, tambah Marhaen Djumadi, penetapan perlindungan LP2B di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), serta Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di dalam atau di luar KP2B, telah diatur dalam UU Nomor 41 tahun 2009.

"Dari peraturan perundang-undangan dan data itu sebagai cara untuk memasukkan dan menentukan LP2B di Kabupaten Nganjuk, sehingga diharapkan kedepan lahan Pertanian akan tetap terjaga dan terus berkembang," tutur Marhaen Djumadi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved