Breaking News:

Berita Nganjuk

BPBD Nganjuk Susun Dokumen Rencana Kontinjensi Sebagai Langkah Anisipasi Terjadinya Bencana

Pemkab Nganjuk menyusun dokumen rencana kontinjensi (Renkon) banjir genangan untuk mengantisipasi terjadinya potensi bencana.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Kepala BPBD Kabupaten Nganjuk, Abdul Wakid saat paparan dalam pertemuan penyusunan dokumen kontinjensi sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana.  

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Pemkab Nganjuk menyusun dokumen rencana kontinjensi (Renkon) banjir genangan.

Hal itu sebagai salah satu bentuk kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya potensi bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk, Abdul Wakid menjelaskan, Renkon merupakan dokumen yang memuat proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun belum tentu terjadi.

"Kegiatan penyusunan Renkon ini merupakan antisipasi kita bersama dalam pencegahan bencana banjir di Kabupaten Nganjuk. Mengingat pada tahun 2020 banjir melanda kabupaten nganjuk khususnya di area perkotaan," kata Abdul Wakid dalam Rakor penyusunan Renkon Kabupaten Nganjuk, Jumat (26/11/2022).

Dijelaskan Abdul Wakid, selain mengantisipasi banjir, Renkon tersebut juga disusun untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor. Apalagi kedua bencana tersebut juga pernah melanda Kabupaten Nganjuk di awal tahun ini. Untuk antisipasi bencana tersebut, khususnya banjir Kabupaten Nganjuk BPBD telah membentuk Desa Tangguh Bencana.

"Dari 264 desa dan 20 kelurahan di Kabupaten Nganjuk, kami sudah memebentuk 64 desa tangguh bencana di tahun 2021. Jumlah tersebut merupakan Desa Tangguh Bencana paling banyak di Jawa Timur,” ucap Abdul Wakid.

Sementara Kepala Bidang Kebencanaan BPBD Kabupaten Nganjuk, Nugroho menambahkan, untuk kronologi pertama dalam penyusunan rekon yakni rencana yang akan dijalankan pada saat terjadi krisis atau darurat.

"Melalui pertemuan telah dibahas prakiraan jika terjadi banjir, yang sebelumnya juga sudah sempat dilakukan diskusi bersama 11 desa dan kelurahan yang kemarin terdampak banjir," kata Nugroho.

Adapun formulir yang harus diisi berkaitan potensi yang mendukung jika terjadi banjir, ungkap Nugroho, cukup banyak potensi. Namun jika tidak bisa disatukan itu akan menjadi sebuah pencanangan. Dimana lembaga ataupun perangkat daerah yang berkontribusi di lapangan dalam penanganan bencana akan berjalan sendiri-sendiri.

"Makaya untuk kegiatan penyusunan Renkon ini harus diadakan setiap tahun dan hukumnya wajib diperbarui dalam mengantisipasi terjadinya bencana," tutur Nugroho.

Sementara Ketua Himpunan Pecinta Alam (Hapala) Kediri, Mbah Gendong yang diundang dalam penyusunan Renkon tersebut menjelaskan, yang melatar belakangi kegiatan penyusunan Renkon itu dikarenakan wilayah Kabupaten Nganjuk sebagai daerah rawan bencana. Dimana kejadian banjir pada awal tahun 2021 ini yang membuat kebingungan sejumlah pihak dalam melakukan respon.

"Memang saat itu belum ada panduan untuk respon darurat, meski ada banyak potensi di Kabupaten Nganjuk yang bisa berkontribusi," tutur Mbah Gendong yang juga berharap semua pihak sadar dan paham terkait kedaruratan melalui Renkon. (aru/Achmad Amru Muiz) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved