Breaking News:

Berita Nganjuk

Risma Minta Bareskrim Mabes Polri Tindaklanjuti Temuan KKS Dipegang Pendamping, Bukan KPM

Mensos Tri Rismaharini meminta Bareskrim Mabes Polri menindaklanjuti temuan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dibawa oleh pendamping

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini saat mengecek langsung kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam monitoring dan pemadanan data Bansos di Kabupaten Nganjuk.  

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Mensos Tri Rismaharini meminta Bareskrim Mabes Polri menindaklanjuti temuan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dibawa oleh pendamping di Kabupaten Nganjuk, Jawa TImur. 

Hal itu menimbulkan kecurigaan adanya transaksi pencairan bantuan yang dirasa tidak semestinya, dimana bantuan sejak bulan Januari yang pencairan cukup besar namun ternyata tidak segera diserahkan ke KPM.

Risma mengatakan, KKS tersebut seharusnya dipegang oleh setiap KPM, bukan pendamping maupun E-Warung yang ditunjuk sebagai tempat penukaran barang kebutuhan dari KPM.

"Kondisi demikian cukup memprihatinkan karena nilainya hingga miliaran rupiah, dan silakan perwakilan dari Bareskrim Polri menindaklanjuti persoalan itu," kata Tri Rismaharini dalam monitoring dan pemadanan data bantuan sosial di Kabupaten Nganjuk, Minggu (21/11/2021).

Baca juga: Mensos Risma Minta BPNT yang Tertunggak Harus Sudah Diberikan ke Penerima Pada 22 November 2021

Risma juga mengingatkan agar stakeholder dalam penyaluran bantuan ataupun pendamping maupun Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk bekerja profesional dan akuntabel.

Dengan demikian data penerima bantuan dijamin valid dan tidak salah sasaran serta pencairan tidak ada hambatan.

"Ini yang harus diperhatikan semuanya, jangan sampai ada pelanggaran dan kesalahan karena bisa berkonsekuensi hukum. Kami telah meminta bantuan Kapolri dan KPK untuk mengawal bantuan sosial di seluruh Indonesia," ujar Risma.

Dijelaskan Risma, pihaknya melihat proses pencairan PKH yang ada di Nganjuk membingungkan. Dimana KKS sudah tidak dipegang KPM dan ketika dicairkan butuh waktu dua hari barang baru diberikan. Padahal, seharusnya ketika KPM menggosokkan KPS di E-Warung maka saat itu juga barang seharusnya didapat.

Disamping itu, tambah Tri Rismaharini, proses pencairan bantuan dari Bank penyalur dinyatakan langsung cair ketika ada transaksi penarikan uang, tetapi ternyata di E-Warung tidak menerima uangnya. Dengan demikian siapa yang menerima uang tersebut harus dicari dan diketahui.

"Keanehan ini yang harus bisa dijelaskan, siapa orang yang menerima uangnya tersebut kok tidak ada. Silakan Kepolisian mengusut hal itu," tutur Tri Rismaharini.

Sementara itu, dari data rilis Kemensos di Kabupaten Nganjuk, penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau pemegang Kartu Sembako pada bulan Juli hingga September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi.

Selanjutnya pada bulan Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Dengan demikian jumlah total KKS belum terdistribusi mencapai 7.161 KKS di Kabupaten Nganjuk

 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved