Breaking News:

Berita Nganjuk

Upaya Cegah Terjadinya Korupsi, Pemkab Nganjuk Bersama KPK Lakukan Evaluasi Capaian Skor MCP

Pemkab Nganjuk bersama KPK melakukan evaluasi capaian monitoring centre for prevention (MCP) dalam Kinerja Pencegahan Korupsi di Pemkab Nganjuk

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
ist
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi bersama  Kasatgas Pencegahan Direktorat III KPK-RI, Edi Suryanto saat memimpin Rakor Evaluasi capaian skor MCP Pemkab Nganjuk. (Ist) 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Pemkab Nganjuk bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi capaian monitoring centre for prevention (MCP) dalam Kinerja Pencegahan Korupsi.

Hal itu dilakukan sebagai upaya pemberantasan korupsi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

Kegiatan evaluasi tersebut dipimpin Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi.

Dia meminta capaian skor MCP Nganjuk yang saat ini masih di posisi 58 persen agar ditingkatkan.

"Kami minta capaian skor itu ditingkatkan hingga minimal 90 persen," kata Marhaen Djumadi, Kamis (18/11/2021).

Di samping itu, dikatakan Marhaen Djumadi, seluruh jajaran Pemkab Nganjuk untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas dan harus selalu mematuhi peraturan. Hal itu dimaksudkan agar semuanya selamat.

"Kami tidak ingin ada jajaran Pemkab Nganjuk yang bermasalah dengan korupsi, untuk itu kami ingatkan semuanya untuk hati-hati dalam tugasnya," ujar Marhaen Djumadi.

Dijelaskan Marhaen Djumadi, capaian skor MCP Kabupaten Nganjuk per November 2021 sebesar 58 persen. Capaian tersebut dengan rincian parameter perencanaan dan penganggaran APBD 55,4 persen, pengadaan barang dan jasa 49,1 persen, perizinan 70 persen, pengawasan 55 persen, manajemen ASN 64,3 persen, optimalisasi pajak daerah 73,2 persen, manajemen aset 40,5 persen, dan tata kelola keuangan desa 64,6 persen.

"Skor MCP Kabupaten Nganjuk tersebut mendekati rata-rata skor Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 60 persen. Sementara skor Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 67 persen," ucap Marhaen Djumadi.

Sementara Kasatgas Pencegahan Direktorat III KPK-RI, Edi Suryanto mengatakan, skor MCP tersebut bukan ukuran. Karena skor tinggi bukan berarti tidak akan ada korupsi.

"Jadi skor tinggi itu menggambarkan adanya upaya sungguh-sungguh pencegahan korupsi," kata Edi Suryanto.

Oleh karena itu, dikatakan Edi Suryanto, pihaknya mengharapkan keterlibatan seluruh Perangkat Daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Ini dikarenakan aspek pencegahan korupsi memerlukan peran aktif dari Perangkat Daerah.

Menurut Edi Suryanto, sekurang-kurangnya eselon III yakni Sekretaris OPD dan Kepala Bidang harus dilibatkan dalam pencegahan korupsi. Seperti untuk pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP), meskipun yang menangani indikator itu dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UK PBJ) namun pengisian RUP ke dalam aplikasi SIRUP menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah.

"Untuk itu, inspektorat harus memberikan pedoman MCP KPK kepada seluruh perangkat daerah untuk dibaca, dipahami, dan dilaksanakan," tutur Edi Suryanto. (aru/Achmad Amru Muiz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved