Jurnalisme Warga

Bantu Wujudkan e-Government, Dosen Vokasi Unesa Buat SIMPEG Untuk Pemerintah Desa Kendal di Lamongan

Sejumlah dosen dan mahasiswa program studi vokasi Administrasi Negara, Unesa, membantu pemerintah desa Kendal di Lamongan mewujudkan e-Government

Editor: eben haezer
ist
Para dosen program Vokasi Administrasi Negara Unesa bersama para perangkat desa Kendal, kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, saat kegiatan sosialisasi SIMPEG 

TRIBUNMATARAMAN.com | LAMONGAN - Sejumlah dosen dan mahasiswa program Studi Vokasi Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, telah merampungkan program pengabdian kepada masyarakat di desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

Kegiatan ini telah dimulai pada Mei 2021 dan rangkaiannya berakhir pada Oktober 2021.

Kegiatan PKM tersebut dilakukan dengan melakukan pembuatan dan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Sosialisasi itu dilakukan mengingat bahwa kantor desa Kendal hingga kini belum memiliki SIMPEG. Padahal, penerapan SIMPEG di Indonesia sudah lama diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Selain itu, para perangkat desa Kendal rupanya juga masih belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan informasi kepegawaian.

SIMPEG sendiri sebenarnya sangat bermanfaat untuk mewujudkan efisiensi pekerjaan yang dilakukan oleh para perangkat desa setempat.

"Pelayanan administrasi di kantor desa Kendal sejauh ini sebenarnya sudah cukup baik, karena terdapat aparatur desa untuk melakukan pelayanan tersebut. Namun, tim pengusul menemukan bahwa untuk manajemen kepegawaian masih kurang karena terdapat data individu pegawai yang belum lengkap riwayatnya," ujar Noviyanti, salah satu dosen yang terlibat dalam PKM tersebut.

"Selain itu, sistem kepegawaian masih menggunakan sistem manual dengan cara pengetikan, dan terdapat pula data yang belum update sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan informasi pegawai yang terbaru. Padahal kegiatan administrasi kepegawaian akan berpengaruh pada keadaan data perorangan pegawai maupun secara keseluruhan. Hal ini juga menyebabkan lamanya pekerjaan dan bahkan dapat menunda pekerjaan yang lain," sambungnya.

Karena permasalahan tersebut, tim PKM yang beranggotakan 5 dosen dan 2 mahasiswa, memutuskan untuk membuat aplikasi SIMPEG di tingkat desa. Kegiatan ini kemudian diikuti dengan sosialisasi cara penggunaan yang menyasar kepala desa, sekretaris desa, para kepala urusan kantor desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa.

"Kami berharap kegiatan ini bisa membantu pemerintah desa Kendal untuk mewujudkan prinsip electronic goverment (e-government) dan tertib administrasi kepegawaian," tambahnya.

 

Penulis : Noviyanti, S.AP., M.AP, dosen program vokasi Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved