Breaking News:

Berita Nganjuk

DPRD Nganjuk Ingatkan Agar Pengerjaan Proyek Pedestrian Dipercepat

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, Marianto mengatakan, pihaknya melihat pengerjaan proyek Pedestrian dan fasilitas pendukung lainya terkesan lamb

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Proyek Pedestrian sepanjang jalan A Yani Kota Nganjuk yang diminta dipercepat oleh Komisi 3 DPRD Nganjuk. 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Pelaksana proyek pedestrian sepanjang jalan A Yani sisi timur Kota Nganjuk diminta untuk lebih mempercepat pengerjaan.

Selain karena akan musim penghujan di bulan November, juga karena perlakuan pencairan dana insentif daerah (DID) langsung dari APBN berbeda dengan DAU ataupun APBD Kabupaten Nganjuk.

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, Marianto mengatakan, pihaknya melihat pengerjaan proyek Pedestrian dan fasilitas pendukung lainya terkesan lambat. Hal itu bisa dilihat dari jumlah pekerja proyek yang dirasa kurang.

"Kami khawatir bila di Kota Nganjuk sudah turun hujan maka pengerjaan proyek Pedestrian pasti akan melambat, ini dikarenakan genangan air hingga banjir bisa terjadi kembali," kata Marianto, Kamis (28/10/2021).

Dijelaskan Marianto, akibat jumlah pekerja yang dikerahkan untuk pembangunan Pedestrian oleh pelaksana proyek dirasa kurang bisa dilihat progres pengerjaan belum terlihat maksimal.

Padahal proyek Pedestrian sisi timur Jalan A Yani tersebut cukup panjang. Belum lagi kelanjutan Pedestrian sisi barat melanjutkan pengerjaan Pedestrian yang telah selesai dibangun pada tahun 2020 lalu.

"Untuk itu, kami telah meminta OPD terkait Pemkab Nganjuk agar meminta pelaksana Proyek mempercepat pengerjaan dengan mengerahkan tenaga kerja lebih banyak. Apalagi di Kabupaten Nganjuk sekarang ini cukup banyak tenaga kerja bangunan yang bisa dimanfaatkan," ucap Marianto.

Disamping itu, ungkap Marianto, dalam proyek pembangunan Pedestrian sepanjang Jalan A Yani Kota Nganjuk tersebut menggunakan dana anggaran dari DID (Dana Insentif Daerah) mencapai Rp 23 Miliar. Dimana perlakuan penggunaan DID tersebut berdeda dengan perlakuan Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun APBD Kabupaten Nganjuk. Dimana DID baru bisa dicairkan dari APBN berdasarkan hasil pengerjaan yang dilakukan pelaksana proyek setiap dua bulan.

"Dengan demikian apabila pengerjaan proyek mencapai 40 persen maka hasil pengerjaan itu yang dibayar DID dari APBN," tandas Marianto.

Oleh karena itu, tambah Marianto, apabila sampai akhir waktu pengerjaan proyek di bulan Desember nanti hanya mencapai 80 persen maka hasil itu yang dibayar oleh DID dari APBN. Artinya, rakyat Kabupaten Nganjuk yang rugi karena DID tidak bisa diserap semuanya untuk pembangunan Pedestrian.

"Makanya, kami memperingatkan OPD Pemkab Nganjuk dan pelaksana Proyek untuk maksimal dalam mengerjakan proyek Pedestrian. Jangan sampai rakyat Nganjuk dirugikan karena pemanfaatan DID tidak bisa 100 persen untuk pembangunan Pedestrian di Kota Nganjuk," tutur Marianto. (aru/Achmad Amru Muiz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved