Breaking News:

Berita Trenggalek

DPRD Trenggalek Minta Persiapan Matang Sebelum Pembelajaran Tatap Muka Digelar

DPRD Kabupaten Trenggalek meminta agar persiapan pembelajaran tatap muka di Trenggalek benar-benar dipersiapkan secara matang.

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: eben haezer
tribunmataraman/aflahul abidin
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Mugianto. 

TRIBUN MATARAMAN, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek berencana untuk memulai pembelajaran tatap muka setelah level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) turun dari 4 ke 3.

DPRD Kabupaten Trenggalek meminta agar pemkab berhati-hati dalam mengambil kebijakan soal rencana pembelajaran tatap muka tersebut.

Sebelum siswa kembali ke sekolah, dewan meminta agar dinas terkait menyiapkan secara matang sarana-prasarana dan mekanismenya.

"Kami akan koordinasikan dengan dinas terkait soal hal tersebut. Kami ingin memastikan agar semua sudah matang sebelum pembelajaran tatap muka dimulai," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Mugianto, Rabu (8/9/2021).

Kehati-hatian itu dianggap penting untuk meminimalisir risiko penyebaran virus corona saat pembelajaran tatap muka.

Meskipun, hampir seluruh tenaga pengajar sudah menjalani vaksinasi Covid-19. Sementara, belum semua siswa menjangkau program vaksinasi.

Untuk bisa memulai pembelajaran tatap muka, pihak sekolah juga harus mendapat izin dari orang tua.'

Nah, untuk meyakinkan agar orang tua bahwa anaknya akan relatif aman ketika belajar di sekolah, protokol kesehatan (prokes) harus dipastikan telah tersedia di sekolah-sekolah.

"Intinya kami tidak ingin ada persiapan yang kurang matang. Setelah tidak ada masalah, baru pembelajaran langsung ini kita jalankan," sambungnya.

Seperti diketahui, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021 yang dikeluarkan Selasa (7/9/2021), mengizinkan digelarnya pembelajaran tatap muka.

Pembelajaran itu bisa digelar secara terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen untuk tingkat SD hingga SMA.

Sementara untuk sekolah luar biasa, jumlah kapasitas maksimalnya antara 62 persen hingga 100 persen dengan aturan jaga jarak.

Untuk lembaga pendidikan tingkat PAUD, kapasitas maksimalnya 33 persen dengan beberapa aturan prokes. 

 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved